TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat pembiayaan korporasi mencapai Rp 58,1 triliun sampai Maret 2023 atau tumbuh 17,3 persen secara tahunan. Direktur Whosale Transaction Banking BSI Zaidan Novari mengatakan pembiayaan didominasi sektor konstruksi dan infrastruktur, ketenagalistrikan, manufaktur, agro based, hingga sektor jasa kesehatan.
Zaidan optimis pembiayaan wholesale BSI akan terus tumbuh seiring dengan semakin diminatinya skema pembiayaan syariah oleh korporasi. “Pembiayaan korporasi dengan skema syariah semakin diminati oleh segmen korporasi dan mampu bersaing di industri, dengan skema pembiayaan yang fleksibel sesuai kebutuhan nasabah, bagi hasil yang kompetitif, serta pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah,” kata Zaidan dalam keterangan resmi, Jumat, 2 Juni 2023.
Guna meningkatkan pembiayaan di sektor wholesale, pada Rabu (31/5), BSI menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terkait perjanjian line facility pembiayaan modal kerja untuk korporasi. Kerjasama kedua belah pihak diharapkan mampu memperkuat modal untuk pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.
Kerja sama ini menjadi awal sinergi BSI dengan SMI dalam hal pembiayaan infrastruktur senilai Rp1,25 triliun yang akan digunakan untuk proyek infrastruktur dengan skema syariah, di antaranya pada sektor jalan, ketenagalistrikan, dan infrastruktur sosial serta jasa lain.
Langkah ini juga sejalan dengan pesan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau akrab dipanggil Tiko untuk BSI pada Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2023 yang menyebut BSI perlu memacu pembiayaan wholesale untuk mendongkrak ekonomi nasional.
Dia melanjutkan, pembiayaan wholesale dengan skema syariah masih jarang dilakukan di Indonesia, padahal skema ini sudah umum terjadi di negara-negara lain seperti di Inggris, Uni Emirat Arab, ataupun Malaysia.
“Kami ingin melakukan sosialisasi bahwa struktur syariah itu sebenarnya yang paling tepat untuk pembiayaan-pembiayaan infrastruktur atau pembiayaan jangka panjang pemerintah, seperti BUMN. Contohnya jalan tol, perkeretaapian, pembangkit listrik itu sebenarnya paling cocok di BSI, dengan struktur syariah,” ujar Tiko.
Pilihan Editor: Investigasi Global ERC: Pengerukan dan Ekspor Pasir Laut Terbukti Merusak Lingkungan dan Melanggar HAM
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
