TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu tak menampik bahwa tahun politik 2024 akan menimbulkan ketidakpastian bagi perekonomian Indonesia. Meski begitu, dia menilai, tahun politik kali ini akan berbeda, bahkan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional bakal berkisar 5,3-5,7 persen di tahun depan itu.
Febrio mengakui bahwa banyak analis yang mengatakan bahwa pada masa pemilihan umum serentak atau pemilu biasanya invetasi akan melambar, karena wait and see. Namun, menurut dia, di sisi lain konsumsi biasanya tinggi karena aktivitas pemilu ini melibatkan jutaan orang.
“Ada banyak kegiatan, itu bahkan disebut pesta demokrasi,” ujar Febrio dalam konferensi pers di Aula Gedung RM Notohamiprodjo, Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Rabu, 31 Mei 2023.
Kemenkeu telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp 25,01 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pemilihan umum serentak atau pemilu serentak pada tahun 2024. Anggaran itu berasal dari APBN tahun anggaran 2022 dan 2023.
Rinciannya, anggaran Rp 25,01 triliun tersebut akan dialokasikan ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan kementerian/ lembaga. Anggaran terbesar senilai Rp 15,49 triliun untuk KPU, sebanyak Rp 6,91 triliun untuk Bawaslu, dan senilai Rp 2,61 triliun untuk kementerian/ lembaga.
Selanjutnya: “Anggaran 2024 sudah disiapkan, sehingga ..."
