TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membuka kembali ekspor pasir laut. Namun, ia menekankan implementasinya harus mengutamakan masalah keberlanjutan lingkungan atau sustainability.
"Kami mendukung dengan catatan sustainability development-nya harus diperhatikan. Itu aja," kata dia saat ditemui di St. Regis Hotel, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 Mei 2023.
Hal yang paling penting, tuturnya, adalah menjaga keseimbangan antara kehidupan masyarakat pesisir dan kepentingan untuk menambah pendapatan negara. Sebab, ia menilai dampak ekonomi dari kebijakan ini juga bagus untuk masyarakat Indonesia.
Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya pun harus melihat lanjut potensi nilai ekonomi dari kebijakan ini. Tetapi ia optimis minat pasir ekspor dari Tanah Air bakal tinggi. "Pastinya kalau ada yang invest, pasti ada yang membutuhkannya karena kan engga semua negara punya itu," kata dia.
Kendati demikian, Arsjad ingatkan bahwa pelaku usaha harus memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Terlebih, Indonesia sedang berusaha menjadi negara yang berkelanjutan. Ditambah upaya Indonesia menjadi negara yang ramah lingkungan juga sedang menjadi sorotan dunia juga.
Seperti diketahui, pemerintah Indonesia sebelumnya menghentikan ekspor pasir laut sejak 20 tahun lalu. Pelarangan ekspor pasir laut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 89/MPP/Kep/2/2002, Nomor : SKB.07/MEN/2/2002, Nomor: 01/MENLH/2/2002 , tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.
Selanjutnya: Klaim pembukaan kembali ekspor pasir laut sudah mempertimbangkan aspek ekologi
