Amerika Serikat Perpanjang Batas Waktu Gagal Bayar, Apa Artinya?

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen akhirnya memperpanjang batas waktu penetapan gagal bayar utang (default) pemerintah dari 1 Juni menjadi 5 Juni 2023.

Keputusan Yellen memberikan lebih banyak waktu kepada pemerintah AS untuk mencapai kesepakatan, mengingat utang AS yang berpotensi mendorong ke jurang resesi. 

Sebelumnya, AS yang sedang dalam masa kesulitan memperoleh pendanaan, lantaran plafon utangnya mencapai US$ 31,4 triliun.

Peneliti Center of Macroeconomics and Finance, Institute for Development of Economics and Finance, Abdul Manap Pulungan, menjelaskan bahwa defisit anggaran pemerintah menambah akumulasi utang Amerika Serikat.

Angka defisit negara tersebut setelah pandemi Covid-19 2020. Pada saat itu, defisit itu mencapai US$ 3,57 triliun, yang kemudian berdampak gagal bayar dan akan mengguncang perekonomian seluruh dunia. Sebenarnya apa yang dimaksud gagal bayar pemerintah? Dan apa dampaknya?

Gagal bayar

Gagal bayar adalah keadaan peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang atau tagihan yang telah jatuh tempo. Seperti mengutip dari p2k.unkris.ac.id, gagal bayar terjadi apabila si peminjam tidak mampu untuk menerapkan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati baik atas bunga maupun atas utang pokok.

Keadaan ini pada umumnya bisa terjadi pada semua kewajiban utang, seperti obligasi, kredit pemilikan rumah, pinjaman perbankan, surat sanggup bayar, medium term note , dan perjanjian lainnya yang bersifat utang. Gagal bayar menggunakan konsep Anglo-Saxon yang digunakan untuk merujuk pada situasi di mana perusahaan berhenti membayar hutang dan dinyatakan gagal bayar oleh lembaga pemeringkat, yang kemudian menjadi pemicu terjadinya kebangkrutan.

Sebagai informasi, sebelum terjadinya peminjaman, biasanya kedua belah pihak akan menyetujui persyaratan pinjaman melalui perjanjian pinjaman. Mengutip dari corporatefinanceinstitute.com, perjanjian ini mencangkup apa saja yang dianggap gagal bayar utang dan hak-hak apa yang dimiliki kreditur untuk memperbaiki gagal bayar tersebut. 

Gagal bayar tidak serta merta berarti keterlambatan atau melewatkan pembayaran. Pasalnya ada beberapa keadaan yang bisa dikatakan sebagai gagal bayar. Misalnya gagal bayar yang disebabkan pelanggaran perjanjian, seperti pelaporan keuangan yang terlambat. Kemudian pelanggaran terhadap “pernyataan dan jaminan” penting, yang berarti bahwa kontrak pinjaman  yang dianggap benar pada tanggal kontrak tetapi kemudian ternyata tidak lagi benar.

Lebih lanjut, merangkum dari marketbusinessnews.com, gagal bayar terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu gagal bayar yang disebabkan peminjam tidak dapat membayar cicilan rutin tepat waktu, debitur melewatkan pembayaran dan peminjam yang berhenti atau menghindari melakukan pembayaran sama sekali.

Selanjutnya, sebuah negara yang melakukan gagal bayar tidak dapat digugat di pengadilan di negara tersebut, sehingga gagal bayar itu tidak memiliki sanksi hukum. Kendati demikian, gagal bayar suatu negara berdampak pada pasar keuangannya, seperti mata uang terdevaluasi dan resesi.

Merujuk laman Institut Studi dan Analisis Pertahanan Manohar Parrikar (MP-IDSA), Dana Moneter Internasional (IMF) mendefinisikan Dampak paling cepat dari gagal bayar adalah kenaikan biaya pinjaman bagi pemerintah di pasar obligasi domestik dan internasional. Bunga yang lebih tinggi akan berdampak pada seluruh perekonomian negara, termasuk nilai mata uang, sistem perbankan, pasar saham, pinjaman perusahaan, dan lainnya. 

Tak hanya itu, keadaan yang dianggap sebagai indikasi bahwa peminjam mengalami kesulitan keuangan atau likuiditas yang memburuk ini, menyebabkan hilangnya reputasi hingga mempersulit pemerintah untuk meminjam uang di masa depan. Bahkan dapat memicu kehancuran ekonomi yang serius.

Oleh karena itu, setiap negara yang mengalami gagal bayar akan mendekati IMF untuk mendapatkan bantuan dalam bentuk paket bailout. Misalnya, selama krisis utang negara zona euro, Yunani mendekati IMF untuk paket keuangan $145 miliar dolar pada 2010. Kemudian Sri Lanka meminta paket bailout senilai $4 miliar dolar dan selama pandemi COVID-19, lebih dari setengah dari 189 anggota IMF mendekati organisasi tersebut untuk pinjaman darurat dan dana talangan.

TIM TEMPO

Pilihan editor : Harapan Tercapai Kesepakatan Plafon Utang AS Menguat, Wall Street Ditutup Melonjak

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.