Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rancangan Perpres Publisher Right Masuk Kemenkumham, Kominfo: Mungkin Ada Perubahan

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong, dalam acara konferensi pers
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong, dalam acara konferensi pers "Dukungan Kesiapan Kominfo pada ASEAN Summit 2023 di Media Center Kominfo, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengatakan rancangan Perpres Publisher Rights sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), awal Mei 2023. Beleid yang bakal mengatur kerja sama perusahaan pers dengan platform digital itu segera diharmonisasi.

"Ada lah perubahan (poin dalam draf) berdasarkan masukan rapat dan diskusi. Dan di dalam harmonisasi masih sangat mungkin terjadi perubahan lagi," kata Kansong ketika dihubungi Tempo melalui sambungan telepon pada Kamis, 25 Mei 2023.

Kansong mengatakan proses penyusunan regulasi ini bersifat dinamis. Namun yang jelas, kata dia, Kominfo sudah mengundang pelaku ekosistem digital, seperti Google, untuk memberi masukan. 

Kansong tidak merinci lagi soal perubahan poin dalam rancangan regulasi ini. Namun secara garis besar, Kansong pernah menyampaikan bahwa Perpres Publisher Rights bakal mengatur ekosistem bisnis media. Kerja sama antara platform digital dan media massa ini dilakukan secara business to business atau B2B. 

Dengan sistem B2B, maka proses negosiasi antarpihak soal hasil iklan, kompensasi, atau remunerasi. Proses itu juga akan diregulasi lebih lanjut dalam aturan turunan yang dibuat oleh peraturan pelaksana. Pemerintah juga akan membentuk badan atau lembaga yang akan mengawasi proses kerja sama tersebut. 

Selanjutnya: regulasi ini dirancang atas inisiatif media atau pers

Iklan

Berita Selanjutnya




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Kejagung Masih Usut Dugaan Korupsi BTS Bakti, Pengacara Yohan: Ada Kemungkinan Tersangka Lain

9 jam lalu

Menara BTS. shutterstock.com
Kejagung Masih Usut Dugaan Korupsi BTS Bakti, Pengacara Yohan: Ada Kemungkinan Tersangka Lain

Pengacara Yohan Suryanto, Benny Daga, meyakini masih ada calon tersangka lain dari kasus dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.


Ponsel OnePlus 12 Tengah Digarap, Ini Bocoran Terbarunya

10 jam lalu

OnePlus 11 Jupiter Rock. gsmarena.com
Ponsel OnePlus 12 Tengah Digarap, Ini Bocoran Terbarunya

OnePlus 12 diprediksi hadir dengan resolusi quad-HD dengan refresh rate 120Hz.


Kiat Menangkal Hoaks jelang Pemilu 2024

16 jam lalu

Kiat Menangkal Hoaks jelang Pemilu 2024

Masyarakat patut cermat memilah, melakukan klarifikasi, dan menjalankan Siskamling Digital.


Saatnya Anak Muda Bangkit Melawan Hoaks Pemilu 2024

16 jam lalu

Saatnya Anak Muda Bangkit Melawan Hoaks Pemilu 2024

Kreativitas anak muda dapat melalui konten di media sosial dapat membantu menekan persebaran kabar hoaks.


Bantah Terlibat Korupsi BTS Kominfo, Pengacara Yohan Suryanto Sebut Kliennya Bekerja untuk Hudev UI

17 jam lalu

Kejaksaan Agung menyiagakan mobil tahanan bersamaan dengan pemeriksaan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di Gedung Jampidsus Kejaksaam Agung, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2023. Johnny diperiksa di kasus korupsi proyek BTS Kominfo. (Rosseno Aji)
Bantah Terlibat Korupsi BTS Kominfo, Pengacara Yohan Suryanto Sebut Kliennya Bekerja untuk Hudev UI

Kejagung tetapkan Yohan Suryanto sebagai tersangka korupsi BTS Kominfo.


Kemenkumham Pecat Pegawai Rutan Pekanbaru Gara-gara Bawa Sabu

19 jam lalu

Ilustrasi Penjara Indonesia. Getty Images
Kemenkumham Pecat Pegawai Rutan Pekanbaru Gara-gara Bawa Sabu

"Perang terhadap narkoba adalah harga mati," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Mhd Jahari Sitepu.


Terpopuler: Alasan Luhut Menyukai Investor Cina, Untung atau Buntung Ekspor Pasir Laut

1 hari lalu

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan bertemu dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok (NDRC) H.E. Zheng Shanjie, Selasa, 4 April 2023 (Sumber: IG @luhut.pandjaitan)
Terpopuler: Alasan Luhut Menyukai Investor Cina, Untung atau Buntung Ekspor Pasir Laut

Terpopuler: Alasan Menteri Luhut menyukai investor Cina, polemik pembukaan kembali ekspor pasir laut.


Pengusutan Kasus BTS Berlanjut, Kejagung Periksa 2 Ajudan Johnny Plate dan 4 Saksi Lain

1 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate berada di mobil tahanan dengan mengenakan rompi tahanan saat keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2023. Menkominfo Jhonny G Plate ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pengusutan Kasus BTS Berlanjut, Kejagung Periksa 2 Ajudan Johnny Plate dan 4 Saksi Lain

Kejaksaan Agung (Kejagung) melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo, dengan memeriksa sejumlah saksi.


Di Amerika, Stok Pre-order Pixel Fold Model Tertinggi Ludes Sebelum Peluncuran

2 hari lalu

Pixel Fold. Foto: Google
Di Amerika, Stok Pre-order Pixel Fold Model Tertinggi Ludes Sebelum Peluncuran

Harga Rp 28,7 juta terbukti tak menghalangi model Pixel Fold dengan kapasitas penyimpanan 512 GB ini untuk memikat calon pembeli.


PM Malaysia Anwar Ibrahim: Media Jangan Takut Kritik Pemerintah

2 hari lalu

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat wawancara dengan Tempo, Selasa, 9 Mei 2023, jelang KTT ASEAN. Dok: Kantor Perdana Menteri Anwar
PM Malaysia Anwar Ibrahim: Media Jangan Takut Kritik Pemerintah

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menilai media harus punya keleluasaan untuk mengkritik pemerintah tanpa rasa takut.