Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bidik Gianyar Jadi Kabupaten Lengkap pada Akhir 2023, Ini Rencana Kepala BPN

Tangkapan layar - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam diskusi bertajuk Sikap Publik Terhadap Program Reformasi Pertanahan dan Perpajakan oleh Indikator Politik Indonesia, di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.
Tangkapan layar - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam diskusi bertajuk Sikap Publik Terhadap Program Reformasi Pertanahan dan Perpajakan oleh Indikator Politik Indonesia, di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan Kabupaten Gianyar, Bali, menjadi kabupaten lengkap pada akhir tahun 2023. 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto usai menyerahkan delapan sertifikat tanah di Desa Lodtunduh, Gianyar, Rabu 24 Mei 2023.

“Kami mendorong terus sinergi antara kantor pertanahan dan pemda Gianyar agar terus melakukan perbaikan data baik fisik maupun yuridis sehingga paling tidak akhir tahun 2023 Gianyar bisa dideklarasikan sebagai kabupaten lengkap,” kata dia.

Hingga saat ini, sebanyak 95 persen bidang tanah di Bali atau 1,9 juta dari 2,1 juta bidang telah tersertifikasi, dan khusus Gianyar telah mencapai 96 persen.

Hadi berharap agar Gianyar menyusul Badung, yaitu kabupaten pertama di Indonesia yang hari ini Kamis 25 Mei 2023, akan dideklarasikan sebagai kabupaten lengkap.

Menurutnya, salah satu yang membuat Kabupaten Gianyar cepat dalam mengurus sertifikat tanah adalah berkat kerja sama pemerintah daerah yang gencar mengajak warga melakukan gema patas sejak tahun lalu.

Selanjutnya: Target Bali pada pertengahan 2024 jadi provinsi lengkap

Iklan

Berita Selanjutnya




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Alasan Tim Reformasi Hukum Dibentuk Menurut Mahfud Md

4 hari lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md menunjukkan dokumen saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Mahfud sempat malah menantang balik Arteria Dahlan untuk melontarkan hal serupa kepada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dia menjelaskan, Budi merupakan anak buah langsung Presiden yang bertanggung jawab kepada Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Tim Reformasi Hukum Dibentuk Menurut Mahfud Md

Mahfud Md mengungkapkan bahwa Tim Reformasi Hukum tidak berpretensi untuk menyelesaikan kasus konkret saat ini.


Menteri ATR Minta Lahan Sawah di Bali Tak Dialihfungsikan menjadi Bangunan

7 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Bapan Pertanahan Nasional, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto didampingi istrinya, Nanny dan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana (kanan), seusai mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas), di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2023. Kegiatan ini menjadi salah satu tujuan pelaksanaan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi kepada Penyelenggara Negara pada tahun 2023, selain Kementerian ATR/BPN bersama KPK berkomitmen melalui transparasi tata ruang sebagai bagian pencegahan korupsi perizinan. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri ATR Minta Lahan Sawah di Bali Tak Dialihfungsikan menjadi Bangunan

Menteri ATR Hadi Tjahjanto meminta agar tanah berupa lahan sawah tak dialihfungsikan.


Cara Buat Sertifikat Tanah yang Mudah Serta Syarat dan Biayanya

9 hari lalu

Ilustrasi sertifikat tanah. Istimewa
Cara Buat Sertifikat Tanah yang Mudah Serta Syarat dan Biayanya

Pada saat ingin membeli tanah yang penting diperhatikan adalah adanya sertifikat tanah atau tidak, berikut cara membuat hingga biayanya.


Pemprov DKI Jakarta Terima 162 Sertifikat Aset DKI dari Kementerian ATR/BPN

12 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menandatangani Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Tanah Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Mei 2023. ANTARA/Ho/PPID DKI Jakarta
Pemprov DKI Jakarta Terima 162 Sertifikat Aset DKI dari Kementerian ATR/BPN

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, penyerahan 162 sertifikat aset DKI ini adalah perintah KPK.


Menteri Agraria Luncurkan Solo Jadi Kota Lengkap Kelima di Indonesia, Ganjar: Capai PTSL Butuh Kerja Keras

21 hari lalu

Warga berjalan-jalan di kawasan Pasar Gede yang dihiasi dengan lampion, di Solo, Jawa Tengah, Senin, 16 Januari 2023. Panitia Imlek Solo memasang ribuan lampion di kawasan Pasar Gede untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek dan sebagai daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Solo. ANTARA/Mohammad Ayudha
Menteri Agraria Luncurkan Solo Jadi Kota Lengkap Kelima di Indonesia, Ganjar: Capai PTSL Butuh Kerja Keras

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Hadi Tjahjanto meluncurkan Solo sebagai Kota Lengkap kelima.


Heru Budi Minta Administrasi Sertifikat Tanah Dipercepat untuk Pembebasan Lahan Ciliwung

22 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama jajarannya usai meninjau pembebasan lahan di kawasan Normalisasi Kali Ciliwung, Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, Senin, 8 Mei 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Minta Administrasi Sertifikat Tanah Dipercepat untuk Pembebasan Lahan Ciliwung

Heru Budi Hartono meminta lurah membantu mempercepat administrasi dokumen warga yang kehilangan sertifikat tanah untuk pembebasan lahan Ciliwung.


Akan Temui Menkeu, Kepala BPN Minta Anggarannya Ditambah Jadi Rp 15 T untuk PTSL

51 hari lalu

Ketua MWA UNS, Hadi Tjahjanto memimpin rapat pleno penetapan calon Rektor UNS Periode 2023-2028 di Kampus UNS Solo, Kamis, 20 Oktober 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Akan Temui Menkeu, Kepala BPN Minta Anggarannya Ditambah Jadi Rp 15 T untuk PTSL

Kepala BPN berencana meminta anggaran tambahan dari Rp7 triliun menjadi Rp15 triliun kepada Kementerian Keuangan


5 Istri Pejabat Flexing Barang Mewah, Suami Disorot hingga Dicopot Jabatannya

52 hari lalu

Tangkapan layar akun Twitter @PartaiSocmed yang mengunggah foto pejabat Dishub DKI Massdes Arouffy dan istrinya yang diduga bergaya hidup mewah. Foto: Twitter
5 Istri Pejabat Flexing Barang Mewah, Suami Disorot hingga Dicopot Jabatannya

Beberapa istri pejabat melakukan flexing atau pamer harta kekayaan di media sosial. Suami pun disorot hingga dipecat dari jabatannya. Siapa saja?


Soimah Cerita Pengalaman Tak Mengenakkan dengan Petugas Pajak, Begini Kata Kemenkeu

53 hari lalu

Soimah. TEMPO/ Agung Pambudhy
Soimah Cerita Pengalaman Tak Mengenakkan dengan Petugas Pajak, Begini Kata Kemenkeu

Artis Soimah menceritakan pernah didatangi petugas pajak yang membawa debt collector. Bagaimana kata Kementerian Keuangan atau Kemenkeu?


Heru Budi Sebut Banyak Fasos-Fasum yang Belum Diserahkan Pengembang ke Pemprov DKI

55 hari lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta meninjau pengerjaan kabel optik di sepanjang Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 Maret 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Heru Budi Sebut Banyak Fasos-Fasum yang Belum Diserahkan Pengembang ke Pemprov DKI

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan masih banyak fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum diserahkan pengembang