TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah belum memutuskan kelanjutan izin PT Freeport Indonesia yang bakal berakhir 2041 mendatang. Namun menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kemungkinan besar izin tersebut bakal diperpanjang.
"Akan kami putuskan dalam waktu dekat. Tapi hampir pasti (diperpanjang)," ujar Bahlil ketika ditemui wartawan di acara Indonesia-Cina Smart City Expo 2023 di Hotel Shangri-la Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023.
Freeport sudah mengajukan perpanjangan izin kepada pemerintah, tapi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih membahas detailnya. Tambahan pendapatan dan manfaat bagi negara masih menjadi hal yang diperhitungkan.
Adapun syarat yang diminta kepada Freeport adalah menambah kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang itu sebanyak 10 persen, sehingga menjadi 61 persen.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan perpanjangan izin Freeport harus membuat pendapatan pemerintah bertambah. Bahkan, jika smelter terintegrasi dan masih ada cadangan, izin perpanjangan operasi bisa dilakukan lebih cepat.
Sebelumnya Bahlil juga sempat mengatakan, penambahan besaran saham dipertimbangkan seiring pendapatan Freeport yang makin membaik. Selama 2022, penerimaan negara dari Freeport yang meliputi pajak, deviden, dan penerimaan negara bukan pajak mencapai US$ 3,32 miliar. Sementara untuk tahun 2023, diperkirakan mencapai US$ 3,76 miliar.
"Freeport harus mau. Bagaimana caranya harus mau. Kalau Freeport nggak mau nambah, saya siap dievaluasi menteri," kata Bahlil, Jumat, 28 April 2023, dikutip dari Antara.
RIRI RAHAYU | ANTARA
Pilihan Editor: Kejagung Sita Mobil Johnny Plate dan Aset Tiga Tersangka Lain Kasus Korupsi BTS Bakti untuk Barang Bukti
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
