TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira ikut mengkritik soal utang pemerintah. Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK juga mengkritik utang pemerintah yang terus bertambah.
Bhima lebih menyoroti soal untuk apa saja penggunaan utang negara yang semakin hari semakin naik. “Apakah benar kenaikan utang yang begitu pesat itu karena masalah pandemi Covid-19? Jawabannya adalah tidak, bahkan sebelum pandemi, laju utang sudah sangat tinggi,” ujar dia melalui pesan suara pada Ahad, 21 Mei 2023.
Menurut Bhima, pemerintah sering mengklaim utang itu digunakan untuk belanja infrastruktur. Namun, melihat sekarang infrastruktur seharusnya berkorelasi dengan kenaikan indeks logistik, infrastruktur justru tidak menurunkan biaya logistik secara signifikan.
“Yang terjadi adalah semakin banyak utang untuk infrastruktur justru biaya logistiknya masih tinggi, indeks logistiknya anjlok,” tutur Bhima.
Ditambah lagi, dia berujar, daya saing di sektor manufaktur juga terus menurun. Padahal, kata Bhima, infrastruktur dibutuhkan untuk membuat sektor manufakturnya lebih berdaya saing.
“Sekarang industri manufakturnya juga mengalami tekanan. Jadi pembangunan infrastruktur dari utang ini dipertanyakan,” ucap Bhima.
Sebelumnya, JK menyampaikan kritiknya dalam acara milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 20 Mei 2023. Di acara itu, dia mengingatkan beratnya persoalan bangsa yang harus dipikul di masa yang akan datang.
Sehingga, kata dia, sebelum persoalannya semakin membesar dan membahayakan bangsa, maka harus diselesaikan. Salah satunya adalah utang negara. JK mengatakan berutang memang mudah dilakukan, tapi yang susah adalah membayarnya. Dia menyinggung Indonesia membutuhkan presiden yang mampu menyelesaikannya.
"Kita diwariskan untuk membayar utang, tapi pahlawan (presiden) yang sebenarnya adalah yang menyelesaikan persoalan. Pemberani yang sebenarnya adalah yang berani untuk tampil menyelesaikan persoalan bangsa ke depan," ujar JK lewat keterangan tertulis.
JK menjelaskan, tingginya utang di Indonesia saat ini adalah gabungan antara utang pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sekarang. Namun, dia menegaskan, utang pemerintah saat ini yakni dalam kepemimpinan Presiden Jokowi adalah yang terbesar.
"Setahun bayar utang dan bunga sampai seribu triliun. Ini terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," kata JK yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu.
Di sisi lain, Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengakui jika undang-undang membolehkan pemerintah melakukan utang 60 persen dari pendapatan nasional. Namun, JK tetap mengingatkan perlunya kehati-hatian terhadap peningkatan utang pemerintah.
Baca juga: Dugaan Upselling Donat J.Co Menjadi Pembicaraan di Media Sosial
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
