TEMPO.CO, Jakarta - Anggota komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto mempertanyakan sikap pemerintah dalam mengatur harga BBM bersubsidi yakni Solar maupun Pertalite seiring penurunan harga minyak dunia belakangan ini.
Alasannya, dalam sidang paripurna DPR pada akhir pekan lalu, Pemerintah menyampaikan asumsi makro RAPBN 2024 di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar diusulkan sebesar Rp 14.700-15.300 dan harga minyak mentah (crude) menjadi sebesar US$ 75-85 per barel.
"Angka-angka asumsi tersebut sudah jauh di bawah kondisi saat harga BBM subsidi dinaikkan, yakni nilai tukar rupiah sebesar Rp 15.500 per dolar AS sedang harga minyak mentah dunia lebih dari US$ 110 per barel," kata Mulyanto melalui keterangan persnya, Senin 22, Mei 2023.
Mulyanto menilai, dengan penurunan nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah tersebut artinya beban anggaran untuk subsidi BBM di tahun 2024 ini akan berkurang.
Oleh sebab itu, Mulyanto meminta Pemerintah tetap mengalokasikan selisih anggaran tersebut untuk subsidi BBM sehingga harga BBM bersubsidi dapat diturunkan baik untuk Solar maupun Pertalite.
“Sudah selayaknya harga BBM bersubsidi turun sekarang," kata Mulyanto.
Selain itu, pemerintah diminta segera menerapkan pembatasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Mobil mewah sudah sepantasnya tidak menggunakan BBM bersubsidi.
Selanjutnya: "Jangan selisih anggaran dari penurunan ..."
