TEMPO.CO, Jakarta - Sertifikat tanah merupakan dokumen otentik dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Pasalnya, dokumen tersebut menjadi tanda bukti kepemilikan tanah seseorang secara sah dimata hukum. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 diatur bahwa sertifikat tanah merupakan jaminan hukum, keperluan perekonomian sosial dan politik bagi pemegangnya.
Sertifikat tanah ini sebagai bukti hak milik yang juga bisa menjadi jaminan atas rumah susun atau hak tanggungan berdasarkan objek pendaftaran tanah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi lainnya yaitu untuk menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Diantaranya yaitu pemerintah, agar bisa dengan mudah memperoleh data yang diperlukan. Kemudian juga agar administrasi pertanahan bisa terselenggara dengan tertib.
Nah apa saja syarat membuat sertifikat tanah, cara membuatnya, hingga biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat dokumen tersebut? Berikut penjelasannya.
Syarat Membuat Sertifikat Tanah
Berikut ini merupakan syarat membuat dokumen tersebut melansir laman semarangkota.go.id.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Surat Pelunasan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan (SPPT PBB)
- Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB)
- Akta Jual Beli (AJB)
- Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan
- Fotokopi Girik atau Letter C yang dimiliki
- Akta Jual Beli Tanah
- Surat Riwayat Tanah
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa.
Selanjutnya: langkah-langkah membuat sertifikat tanah
