Faisal menjelaskan inisiatif itu akan lebih meningkatkan minat terhadap kendaraan listrik, daripada hanya sekadar memberikan subsidi untuk pembelian ataupun konversi kendaraan listrik. Karena, kata dia, negara-negara lain, lebih mengutamakan aksesibilitas mobil listriknya.
“Jadi negara ikut campur menyediakan infrastruktur untuk charging. Itu yang oke. Masalahnya di sini isi bensin gampang, charging mobil susah. Itu yang perlu dibenahi,” ucap Faisal.
Selain itu, pemerintah juga seharusnya memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan listrik. Faisal mencontohkan, misalnya seperti meniadakan berlakunya kebijakan ganjil-genap untuk mobil listrik.
Dia pun mengaku pesimistis pemerintah akan memberikan kebijakan-kebijakan tersebut. Karena, Faisal berujar, hal itu tidak menguntungkan. Dia juga menilai kebijakan subsidi kendaraan listrik dilakukan karena ada kepentingan pejabat.
“Kalau kebijakan-kebijakan itu, Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) dan Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) dapat apa? Kan nggak dapat apa-apa. Listriknya PLN yang menyediakan, ini saya sudah pernah bilang sebelumnya ini bisnis rente,” kata Faisal.
Seperti diketahui dua orang yang disebutkan Faisal memiliki kaitan dengan bisnis kendaraan listrik. Di mana Moeldoko merupakan Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), sedamgkan Luhut Binsar Pandjaitan memiliki Electrum—perusahaan patungan GOTO dan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang bergerak di bidang motor listrik.
Pilihan Editor: Faisal Basri Cerita Pernah ke Rumah Luhut Binsar Pandjaitan Ingatkan soal Konflik Kepentingan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
