TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkritik suplai data yang tak akurat sering kali akhirnya membuat kebijakan pemerintah tak tepat sasaran. Salah satu data yang dimaksud adalah data di bidang pertanian.
Oleh sebab itu, ia mendukung digelarnya Sensus Pertanian pada tahun 2023 ini (ST2023) agar bisa mendapatkan akurasi data dan mengambil keputusan tepat di bidang pertanian. "Sering data itu tidak siap dan akurat," kata Jokowi dalam acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta, Senin, 15 Mei 2023.
Sensus Pertanian sangat penting karena melibatkan hajat hidup orang banyak. "Sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan butuh akurasi data," ujar Jokowi.
Kepala negara menjelaskan, untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat, dibutuhkan data yang akurat. "Sering kita kedodoran di sini. Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data memutuskan itu; tapi di lapangan banyak yang petani berteriak, Pak, pupuk nggak ada?" katanya.
Keluhan dari para petani itu, menurut Jokowi, bisa jadi disebabkan karena suplai pupuk yang kurang, distribusi tidak benar, atau sebab lainnya. "Tapi, kalau datanya akurat, gampang sekali. Oh, ya bukan 9 juta ton, tapi 13 juta ton, misalnya."
Adapun Sensus Pertanian dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, yaitu pada tahun yang berakhiran angka 3. Sensus Pertanian Tahun 2023 ini adalah yang ketujuh dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Statistik Pusat (BPS).
Meski begitu, ia menilai sensus yang dilakukan per 10 tahun itu terbilang lama. "Mestinya ini setiap lima tahun, biayanya juga nggak banyak, mungkin Rp 3 triliun-an, tapi penting. Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya tidak akurat dan paling ter-update, terkini?" ucap Jokowi.
Selanjutnya: Lebih jauh Jokowi meminta agar Sensus Pertanian ...
