TEMPO.CO, Jakarta – Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tunjangan biaya makanan penambah daya tahan tubuh bagi aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp 550 ribu per bulan menuai polemik. Adapun, kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
Bagi pihak yang kontra mengatakan tunjangan biaya makanan penambah daya tahan tubuh itu tidak tepat. Sementara pihak pro, dalam hal ini Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut bukanlah hal baru.
Lantas, bagaimana argumentasi kedua pihak menyikapi polemik tersebut? Berikut rangkumannya seperti dihimpun dari Tempo.
ASN sudah cukup mampu
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisaksi Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tunjangan biaya makanan penambah daya tahan tubuh bagi ASN tidak tepat.
Trubus menilai ASN sudah cukup sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhan makanan penambah daya tahan tanpa dibantu pemerintah lagi. Sebab, sudah ada kompensasi-kompensasi yang mereka terima. "Ada tunjangan kinerja, gaji ke-13, dan sebagainya," tutur Trubus, seperti dilansir Tempo, Ahad, 14 Mei 2023.
Menurut Trubus, ada kebijakan lain yang mestinya menjadi prioritas. Misalnya, kebijakan pengentasan kemiskinan. "Ada kemiskinan yang harus ditangani. Karena sekarang Bank Dunia merekomendasikan Indonesia untuk menaikkan standar kemiskinan," kata Trubus kepada Tempo melalui sambungan telepon pada Minggu, 14 Mei 2023.
Karena itulah Trubus menilai masalah pengentasan kemiskinan lebih mendesak untuk diselesaikan. "Daripada ini (anggaran makan penambah daya tahan ASN). Meski, ya, kita tidak memungkiri pemerintah punya pertimbangan lain. Misal, agar ASN berkinerja lebih baik," bebernya.
Selanjutnya: Bukan kebijakan baru
