Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pakar Siber Sebut Data BSI yang Dienkripsi Hacker 1,5 Terabyte, Apa Saja Isinya?

image-gnews
Hacker Lockbit menunjukkan data BSI yang diretas. Twitter
Hacker Lockbit menunjukkan data BSI yang diretas. Twitter
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya menjelaskan jumlah data milik PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI yang diambilalih oleh LockBit, salah satu kelompok (peretas atau hacker) ransomware paling produktif. Ransomware merupakan jenis virus malware yang menyerang perangkat dengan sistem enkripsi file. 

LockBit tidak sekedar gertak sambal dan membuktikan kalau memang berhasil mencuri dan mengenkripsi 1,5 terabita milik BSI. Jadi BSI mau menyangkal pun fakta menunjukkan datanya bocor dan disebarkan,” ujar dia melalui pesan pendek pada Sabtu, 13 Mei 2023.

Akibat kebocoran tersebut, kata Alfons, nasabah dengan saldo yang tidak wajar akan terekspose dan menjadi perhatian publik, termasuk kantor pajak dan pihak berwenang. Selain itu, data sensitif seperti kredensial mobile banking atau m-banking, internet banking, email, dan lainnya akan bocor. 

“Untuk nasabah, pemilik akun segera mengganti semua kredensial m-banking, internet bankingm dan pin ATM,” tutur dia.

Selain itu, menurut Alfons, data pribadi karyawan dan nasabah sangat berpotensi dibocorkan. “Harap semua karyawan, nasabah dan pihak yang terafiliasi dengan bank menyadari hal ini dan mempersiapkan mitigasinya,” kata Alfons.

Alfons menyarankan, jika BSI mengalami kebocoran data, maka bersikaplah sebagai perusahaan besar. Dia meminta agar bank syariah terbesar di Indonesia itu untuk menghitung risiko dan biaya kerugian sebelum mengambil keputusa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Serangan tersebut dikonfimrasi oleh Komisaris Independen Komaruddin Hidayat. Dia mengatakan BSI tengah mempertimbangkan adanya kompensasi sebagai ganti rugi kepada para nasabah. "Kami memang tengah pikirkan kompensasi," kata Komaruddin Hidayat.

Namun, Komaruddin Hidayat masih belum mau membeberkan lebih lanjut tentang pemberian kompensasi ini. Ia mengatakan pemberian ganti rugi kepada nasabah masih dalam pembahasan dengan pihak terkait. 

Ihwal serangan ransomware yang terhadap sistem IT BSI, ia mengatakan memang ada sabotase terhadap bank syariah terbesar di Indonesia tersebut. Kendati demikian, menurutnya, manajemen sudah menurunkan tim ahli untuk menyelesaikan masalah ini. 

Tim ahli yang diturunkan, kata Komaruddin Hidayat, paling banyak berasal dari Bank Mandiri mengingat bank tersebut merupakan pemegang saham terbesar. Tim ahli juga akan memperkuat sistem layanan BSI agar data nasabah, karyawan, dan mitra tidak terkena serangan peretas. 

MOH KHORY ALFARIZI | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Layanan Perbankan Error, Dirut BSI: Tidak Ada Rush Money

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Promo Payday BSI, Diskon sampai Gratis Beras di Superindo, Naga Swalayan, hingga Hypermart

7 hari lalu

8.3_EKBIS_Hypermart
Promo Payday BSI, Diskon sampai Gratis Beras di Superindo, Naga Swalayan, hingga Hypermart

BSI menawarkan promo di sejumlah gerai belanja grosir ternama seperti Superindo, Hypermart, hingga Naga Swalayan.


BSI Gandeng Jamkrida Jakarta Perluas Layanan Bank Garansi

10 hari lalu

Seorang pegawai menghitung uang di Kantor Cabang Thamrin Digital Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Selasa (24/8/2021).(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.)
BSI Gandeng Jamkrida Jakarta Perluas Layanan Bank Garansi

Kerja sama BSI dengan Jamkrida Jakarta diharapkan dapat membantu travel haji dan umrah di Tanah Air yang jumlah totalnya lebih dari 2.000 perusahaan


Transaksi QRIS Melalui BSI Tumbuh 30 Persen Selama PON XXI

10 hari lalu

Pengguna mencoba aplikasi Mandiri Online Securities Trading (MOST) Syariah saat Grand Launching Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) Online Bank Syariah Pertama di  Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 16 Januari 2024. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI berkolaborasi dengan PT Mandiri Sekuritas meluncurkan Layanan Investasi #SerbaSyariah. Nasabah pun kini bisa membuka Rekening Dana Nasabah (RDN) secara daring melalui Mandiri Online Securities Trading (MOST) Syariah. Tempo/Tony Hartawan
Transaksi QRIS Melalui BSI Tumbuh 30 Persen Selama PON XXI

Pihak BSI klaim selama penyelenggaraan PON XXI Kenaikan jumlah transaksi dengan rata-rata 9.667 kali atau meningkat 23,8 persen dari biasanya


6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo Sebut Hukuman Denda Maksimal Rp 5 Miliar dan Penjara 5 Tahun

12 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo Sebut Hukuman Denda Maksimal Rp 5 Miliar dan Penjara 5 Tahun

Kominfo menyebutkan penyalahgunaan data pribadi dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara dan membayar denda.


Terkini: Anggaran untuk IKN hingga Agustus Tembus Rp 18,9 Triliun; Lowongan Kerja di Freeport Indonesia dan BSI

12 hari lalu

Pengunjung berada di Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 31 Agustus 2024. Komisi V DPR menyetujui usulan tambahan anggaran yang diusulkan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono senilai Rp20,32 triliun untuk pembangunan IKN pada 2025 untuk bidang bina marga, cipta karya, hingga pembangunan rumah. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Terkini: Anggaran untuk IKN hingga Agustus Tembus Rp 18,9 Triliun; Lowongan Kerja di Freeport Indonesia dan BSI

Hingga akhir Agustus 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah mencapai Rp 18,9 triliun.


Deretan Data yang Dibobol Bjorka di Indonesia, Terbaru 6 Juta Data NPWP

12 hari lalu

Bjorka. Istimewa
Deretan Data yang Dibobol Bjorka di Indonesia, Terbaru 6 Juta Data NPWP

Bjorka setidaknya empat kali membobol data-data di Indonesia, khususnya data-data yang termasuk dokumen rahasia negara.


Terkini Bisnis: Lowongan Kerja di BSI, Tol Solo - Yogyakarta Dilintasi 74.518 Kendaraan dalam Dua Hari

12 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/Tony Hartawan
Terkini Bisnis: Lowongan Kerja di BSI, Tol Solo - Yogyakarta Dilintasi 74.518 Kendaraan dalam Dua Hari

Lowongan kerja dari PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk (Persero) atau BSI untuk posisi Officer Development Program (ODP).


Lowongan Kerja Bank BSI, Terbuka untuk S1 dari Lintas Jurusan

13 hari lalu

Ilustrasi wanita mencari lowongan kerja. shutterstock.com
Lowongan Kerja Bank BSI, Terbuka untuk S1 dari Lintas Jurusan

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk (Persero) buka lowongan kerja, program khusus calon pimpinan.


Data NPWP Bocor: Presiden Jokowi Sebut Soal Keteledoran, Sri Mulyani Minta DJP Mengevaluasi

16 hari lalu

Presiden Jokowi pondok pesantren Gus Miftah di Sleman Yogyakarta di sela kunjungan kerja meresmikan tol Jogja-Solo, di Jawa Tengah Kamis 19 September 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Data NPWP Bocor: Presiden Jokowi Sebut Soal Keteledoran, Sri Mulyani Minta DJP Mengevaluasi

Tak tanggung-tanggung, di antara 6 juta data NPWP yang diretas, termasuk milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Sri Mulyani sampai Menko Airlangga.


Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

16 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

Bjorka diduga memperjualbelikan 6 juta data NPWP, beberapa di antaranya milik pejabat negara