Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fintech Komunal Punya Marketplace Deposito BPR, Terhubung dengan 250 BPR di Indonesia

image-gnews
Dari kiri COO Komunal Indonesia Rico Tedyono, CEO Komunal Indonesia Hendry Lieviant, dan CFO Komunal Indonesia dalam acara  press conference Komunal Indonesia's Neo Rural Bank Pioneer di kantornya, Sampoerna Strategic Square Building, North Tower Lantai 6, Jakarta Selatan, pada Selasa, 9 Mei 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Dari kiri COO Komunal Indonesia Rico Tedyono, CEO Komunal Indonesia Hendry Lieviant, dan CFO Komunal Indonesia dalam acara press conference Komunal Indonesia's Neo Rural Bank Pioneer di kantornya, Sampoerna Strategic Square Building, North Tower Lantai 6, Jakarta Selatan, pada Selasa, 9 Mei 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan fintech PT Komunal Sejahtera Indonesia atau Komunal Indonesia memiliki produk DepositoBPR by Komunal—aplikasi marketplace deposito BPR. Melalui aplikasi tersebut, perusahaan itu menyediakan akses terhadap produk deposito dari 250 lebih BPR yang sudah dikurasi keamanannya oleh tim Komunal.

CEO Komunal Indonesia Hendry Lieviant menjelaskan dirinya melihat financial gap yang besar di mana sektor UMKM memerlukan dukungan pendanaan. Sementara dia melihat BPR memerlukan dukungan modal untuk dapat menyalurkan permodalan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

“Untuk itu kami luncurkan solusinya yakni dengan cara mendigitalisasi BPR dengan produk DepositoBPR by Komunal,” ujar dia dalam konferensi pers Komunal Indonesia's Neo Rural Bank Pioneer di kantornya, Sampoerna Strategic Square Building, North Tower Lantai 6, Jakarta Selatan, pada Selasa, 9 Mei 2023. 

Sehingga, dia melanjutkan, nasabah di seluruh Indonesia dapat dengan mudah menempatkan dana mereka di deposito BPR melalui aplikasi tersebut. Kemudian BPR dapat menyalurkan dana tersebut kepada UMKM yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Oktober 2022 lalu menyebutkan, jumlah UMKM mencapai 99 persen dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB juga telah mencapai 60,5 persen.

“Sektor UMKM mampu menyerap hingga 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Sehingga peran penting UMKM terhadap perekonomian Indonesia tidak perlu diragukan lagi kontribusinya,” tutur Hendry.

Namun, sektor UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan yang menjadi salah satu faktor yang menyulitkan kemajuannya. Melihat masalahan itu, kata dia, Komunal sebagai perusahaan teknologi finansial bergerak cepat mencari solusinya, salah satunya dengan menghadirkan DepositoBPR by Komunal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, berdasarkan pengamatan Komunal, mayoritas UMKM berada di kota-kota tier 2 dan 3, seperti halnya keberadaan BPR.  Karena itu, dengan 6.000 kantor cabang di Indonesia, Hendry berujar, BPR dapat menjangkau UMKM dengan lebih efektif lantaran memiliki local presence yang kuat. 

“Sehingga kerja sama Komunal dalam penyediaan teknologi digital untuk BPR telah menjadi simbiosis mutualisme, alias kerja sama yang saling menguntungkan,” ucap dia.

Selain itu, BPR juga telah beroperasi selama puluhan tahun di berbagai daerah dan memiliki local presence dan local knowledge yang kuat. “Bersama BPR, Komunal yakin dapat menjadi tulang punggung dalam mengatasi kesenjangan inklusi finansial yang ada saat ini, khususnya yang dialami oleh UMKM kita,” tutur Hendry.

Pilihan EditorSebut 67 Persen Masyarakat Siap Tinggalkan Uang Tunai, Visa Indonesia: Semakin Maju

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TikTok Shop Dilarang Berjualan, Begini Reaksi Netizen dan Ikatan Pedagang Pasar

16 jam lalu

Platform social commerce TikTok Shop disebut menjadi petaka bagi pelaku usaha kecil dan lokal, khususnya penjaja dagangan secara fisik.
TikTok Shop Dilarang Berjualan, Begini Reaksi Netizen dan Ikatan Pedagang Pasar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melarang TikTok Shop berjualan. Lantas bagaimana reaksi netizen dan ikatan pedagang pasar?


Eks Ketua Asosiasi E-commerce: TikTok tak Ambil Pangsa Pedagang Pasar, Murni Persaingan Bisnis

1 hari lalu

Logo TikTok (tiktok.com)
Eks Ketua Asosiasi E-commerce: TikTok tak Ambil Pangsa Pedagang Pasar, Murni Persaingan Bisnis

Ini murni persaingan bisnis antarpedagang, bukan antara TikTok melawan pedagang.


3 Menteri Jokowi Ini Kompak Larang Social Commerce seperti TikTok Berjualan di Indonesia

1 hari lalu

Pemerintah Larang Jual-Beli di Social Commerce untuk Selamatkan UMKM
3 Menteri Jokowi Ini Kompak Larang Social Commerce seperti TikTok Berjualan di Indonesia

Tiga menteri Jokowi ini sepakat melarang TikTok berjualan di Indonesia. Ini kata mereka.


Pemerintah Larang Jual-Beli Lewat Social Commerce, Pengamat: Justru Merugikan UMKM

1 hari lalu

Ekonom Indef, Izzudin Al Farras Adha, membahas social commerce terutama Tiktok Shop dalam Diskusi Publik
Pemerintah Larang Jual-Beli Lewat Social Commerce, Pengamat: Justru Merugikan UMKM

Zulkifli Hasan menyebut social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung.


Ogah Kasih Izin Tiktok Jualan, Bahlil: Mau Jadi Apa Negara Kita Ini?

1 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers usai rapat terbatas kabinet Presiden Joko Widodo soal proyek Rempang pada Senin, 25 September 2023, di Istan Merdeka, Jakarta. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ogah Kasih Izin Tiktok Jualan, Bahlil: Mau Jadi Apa Negara Kita Ini?

Pemerintah resmi melarang social commerce seperti TikTok Shop melakukan transaksi jual-beli langsung.


Dorong Ekspor Produk UMKM, Wamendag Optimalkan Perwakilan Perdagangan di 46 Negara

1 hari lalu

Wakil Menteri Perdagangan atau Wamendag, Jerry Sambuaga, usai acara Diseminasi Hasil Program ARISE+ Indonesia di Jakarta pada Rabu, 17 Mei 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Dorong Ekspor Produk UMKM, Wamendag Optimalkan Perwakilan Perdagangan di 46 Negara

Kemendag menyiapkan sejumlah program untuk menunjang ekspor produk UMKM agar bisa menembus pasar global. Salah satunya lewat perwakilan perdagangan.


Larangan Transaksi Jual-Beli ke Tiktok, Bahlil: Mereka Harus Ikut Negara Dong

1 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers usai rapat terbatas kabinet Presiden Joko Widodo soal proyek Rempang pada Senin, 25 September 2023, di Istan Merdeka, Jakarta. TEMPO/Daniel A. Fajri
Larangan Transaksi Jual-Beli ke Tiktok, Bahlil: Mereka Harus Ikut Negara Dong

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui belum berbicara dengan TikTok soal keputusan pemerintah melarang transaksi jual beli melalui social commerce, seperti TikTok Shop.


Akui Punya Izin E-Commerce, Ini Bantahan TikTok Sebelum Dilarang Jokowi Berjualan

1 hari lalu

TikTok Shop. tiktok.com
Akui Punya Izin E-Commerce, Ini Bantahan TikTok Sebelum Dilarang Jokowi Berjualan

Platform media sosial TikTok akhirnya buka suara terkait berbagai tuduhan


PPKE Universitas Brawijaya Dukung Perlindungan UMKM dari Niaga Elektronik

1 hari lalu

Tulisan para pedagang yang dipajang di kios mereka di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Selasa, 19 September 2023. Melalui tulisan-tulisan tersebut, para pedagang pakaian meminta pemerintah menutup sejumlah e-commerce yang dinilai membuat kios mereka sepi pembeli. TEMPO/Ami Heppy
PPKE Universitas Brawijaya Dukung Perlindungan UMKM dari Niaga Elektronik

Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Universitas Brawijaya desak pemerintah segera membuat regulasi untuk melindungi UMKM dari niaga elektronik.


5 Keluhan Munculnya TikTok Shop, dari Predatory Pricing hingga 'Bunuh' UMKM

1 hari lalu

Ilustrasi Project S TikTok Shop. TEMPO/Tony Hartawan
5 Keluhan Munculnya TikTok Shop, dari Predatory Pricing hingga 'Bunuh' UMKM

TikTok Shop dianggap telah memukul pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia