2. KTT ASEAN, Jokowi Dorong Pengembangan QRIS di Seluruh Kawasan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menanggapi soal pengembangan konektivitas pembayaran melalui sistem Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Jokowi mengungkapkan rencana pengembangan QRIS di seluruh kawasan ASEAN merupakan hal yang mendesak dan perlu diperkuat.
"Pengembangan QRIS ini untuk mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan dan menjadi bagian penting di KTT ASEAN tahun ini," tuturnya secara virtual dalam pembukaan Festival Keuangan Digital Indonesia 2023 di Jakarta pada Senin, 8 Mei 2023.
Jokowi berharap QRIS antar negara juga dapat mendorong transaksi di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Transaksi yang dimaksud, baik belanja produk dalam negeri maupun untuk memperluas akses ke pasar internasional.
Di samping itu, ia memperingatkan agar inovasi keuangan digital yang tengah digarap Bank Indonesia ini harus dilakukan secara hati-hati. Ia berujar BI harus memperhatikan sistem keamanan yang handal.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
3. Ganjar, Prabowo, atau Anies? Ini Kriteria Calon Presiden Pilihan Aktivis dan Buruh Perempuan
Para aktivis dan buruh perempuan kini sedang menimbang sejumlah nama calon presiden yang bakal mereka dukung. Saat ini setidaknya ada tiga kandidat calon presiden yang bakal maju dalam pemilihan umum 2024 nanti. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Lantas apa kriteria calon presiden pilihan aktivis dan buruh perempuan?
Ketua Perempuan Mahardika Mutiara Ika Pratiwi mengatakan para pekerja atau buruh perempuan mengharapkan calon presiden yang memperjuangkan nasib perempuan terutama buruh perempuan. Antara lain bersedia stop sistem no work no pay, mencabut Undang-Undang atau UU Cipta Kerja, dan mencabut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja.
Calon presiden tersebut juga mesti bersedia memberikan jaminan kebebasan berserikat bagi para buruh, berikan perlindungan bagi perempuan pembela HAM, menghentikan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, serta mengusut tuntas kasus pembunuhan Marsinah.
“Untuk mengusut kasus Marsinah itu kami membutuhkan pemimpin yang berani. Karena kasus Marsinah ini, sangat melibatkan kekuatan yang otoriter pada zaman Orde Baru,,” tutur Mutiara.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: KAI Tebar Diskon Tiket 20 Persen dari ...
