Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Paparan Indef soal Potensi AS Gagal Bayar Utang, Adakah Dampaknya bagi Indonesia?

image-gnews
Departemen Keuangan Amerika Serikat terlihat di Washington, D.C., AS, 30 Agustus 2020. REUTERS/Andrew Kelly
Departemen Keuangan Amerika Serikat terlihat di Washington, D.C., AS, 30 Agustus 2020. REUTERS/Andrew Kelly
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto membeberkan sederet dampak dari potensi Amerika Serikat gagal bayar utang. Negeri Paman Sam itu memiliki utang yang nilainya sudah melebihi ambang batas US$ 31,4 triliun, yakni mencapai US$ 31,45 triliun.

Menurut Eko, saat ini belum ada kesepakatan antara parlemen dan pemerintahan Amerika untuk mengatasi potensi gagal bayar utang tersebut. “Yang satu minta plafonnya dinaikan tanpa mengurangi berbagai macam pengetatan anggaran, tapi yang satunya mungkin bisa dinaikan tapi kemudian minta cukup besar pemotongan anggaran untuk efisiensi,” ujar Eko dalam acara virtual Market Review IDX Channel pada Selasa, 2 Mei 2023.

Lalu, bagaimana penjelasan lengkap Eko mengenai potensi gagal bayar utang Amerika? Berikut lengkapnya.

1. AS belum pernah gagal bayar utang

Eko menjelaskan hal itu sebetulnya sudah beberapa kali terjadi, di mana fenomena terkait dengan batas utang Amerika ini yang kemudian memicu risiko gagal bayar. Walaupun dalam praktiknya, kata dia, belum pernah Amerika sampai gagal bayar.

“Karena walaupun mungkin terjadi berbagai macam pro dan kontra, toh di ujung akhirnya biasanya secara politik ya kenaikan plafon itu disepakati, batasannya dinaikkan,” kata Eko.

Dia mencontohkan fenomena yang sama juga pernah terjadi beberapa tahun lalu saat pandemi Covid-19. Penyebab utang terus membengkak adalah karena memang penanganan Covid-19 membutuhkan biaya yang banyak. Kemudian melonjakkan utang.

“Sebetulnya juga sudah ada plafon yang naik pada 2021 tapi ternyata terlewati juga di 2023 ini,” ucap dia.

2. AS bisa resesi

Eko menuturkan, jika tidak terjadi kesepakatan antara parlemen dan pemerintah yang dipimpin Presiden Joe Biden itu, maka seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen akan berdampak serius bagi aktivitas ekonomi negaranya. “Dan ujungnya bisa resesi,” kata Eko.

Kemudian, karena Amerika itu merupakan salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia, tentu ekonomi Indonesia akan ikut kena imbasnya. “Sebetulnya inti relasinya itu ada disitu, kenapa ini menjadi konsen,” ucap dia.

Selanjutnya: 3. AS bisa mengimbangi utang....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025, Badan Gizi Nasional Beberkan Strategi Anggarannya

21 jam lalu

Dadan Hindayana saat dilantik menjadi Kepala Badan Gizi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. TEMPO/Subekti
Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025, Badan Gizi Nasional Beberkan Strategi Anggarannya

Program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025 dibiayai dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya.


INDEF Sebut Potensi Tumpang Tindih Fungsi Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut

1 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan saat diangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/102/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)
INDEF Sebut Potensi Tumpang Tindih Fungsi Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut

INDEF sebut ada potensi tumpang tindih fungsi dalam pembentukan lembaga dalam masa jabatan Prabowo salah satunya Dewan Ekonomi Nasional.


Airlangga Bahas Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025, Sisa Tahun Gunakan Anggaran Lama

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers ihwal antisipasi dampak konflik Iran-Israel di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 17 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Airlangga Bahas Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025, Sisa Tahun Gunakan Anggaran Lama

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang Wamenkeu Suahasil Nazara serta Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.


Mentan Amran Klaim Program Pekarangan Pangan Hemat APBN Rp 1.400 Triliun, Begini Hitungannya

1 hari lalu

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, minta tambahan anggaran Rp 68 triliun untuk kejar target swasembada pangan. Kompleks DPR, Senin, 26 Agustus 2024. Tempo/Ilona
Mentan Amran Klaim Program Pekarangan Pangan Hemat APBN Rp 1.400 Triliun, Begini Hitungannya

Mentan Andi Amran Sulaiman mengklaim program Pekarangan Pangan Lestari dapat menghemat APBN hingga Rp 1.400 trilun.


AHY Sebut Pembangunan IKN Pertimbangkan Budget, Faisal Basri Pernah Singgung Potensi Pembengkakan Biaya IKN

1 hari lalu

Pengamat ekonomi Faisal Basri di kantor redaksi Tempo, Jakarta, 2017. Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. TEMPO/Jati Mahatmaji
AHY Sebut Pembangunan IKN Pertimbangkan Budget, Faisal Basri Pernah Singgung Potensi Pembengkakan Biaya IKN

AHY sebut pembangunan IKN bakal dilanjutkan namun mesti memperhitungkan anggaran. Jauh hari ekonom Faisal Basri singgung pembengkakan biaya IKN.


Sritex Pailit, Jauh Hari Faisal Basri Pernah Ingatkan Bakal Terpuruknya Industri Tekstil

1 hari lalu

Ekonom senior Faisal Basri, saat ditemui usai menghadiri forum Non-Bank Financial di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024. TEMPO/Nandito Putra
Sritex Pailit, Jauh Hari Faisal Basri Pernah Ingatkan Bakal Terpuruknya Industri Tekstil

Pengadilan Niaga Kota Semarang putuskan Sritex pailit. Ekonom Faisal Basri pernah ingatkan kondisi industri tekstil Tanah Air dalam keadaan bahaya.


Berkontribusi Signifikan terhadap PDB, BI Ungkap 4 Strategi Genjot Ekonomi Syariah Indonesia

2 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (kedua kiri) bersama Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan), dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) meninjau stan UMKM pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 di JCC, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024. Bank Indonesia menyelenggarakan ISEF 2024 pada 30 Oktober - 3 November 2024 yang bertujuan untuk mengintegrasikan serta mewujudkan ide-ide bagi kemajuan ekonomi nasional dan internasional melalui pengembangan ekonomi keuangan syariah. TEMPO/Tony Hartawan
Berkontribusi Signifikan terhadap PDB, BI Ungkap 4 Strategi Genjot Ekonomi Syariah Indonesia

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan mencanangkan empat langkah untuk memajukan ekonomi syariah Indonesia.


Cerita WNI yang Memilih Bertahan di Tengah Krisis Lebanon

2 hari lalu

Sebanyak 40 WNI dan 1 WNA tiba di Indonesia pada 7 Oktober 2024, setelah dievakuasi dari Lebanon. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri RI
Cerita WNI yang Memilih Bertahan di Tengah Krisis Lebanon

Tya Gustiasih, WNI yang tinggal di Lebanon sejak 2006, memilih bertahan bersama suami dan anak-anaknya


Ekonom Prediksi Utang Pemerintahan Prabowo bisa Tembus Rp 12.893,96 Triliun dalam Lima Tahun

2 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Ekonom Prediksi Utang Pemerintahan Prabowo bisa Tembus Rp 12.893,96 Triliun dalam Lima Tahun

Ekonom Bright Institute memprediksi utang pemerintah Indonesia bakal menembus Rp 12.893,96 triliun dalam lima tahun pemerintahan Presiden Prabowo


Rosan Roeslani Pastikan Anggaran Gerakan Solidaritas Nasional Bukan dari Dana Pemerintah

3 hari lalu

Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) sekaligus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani usai menghadiri konferensi pers yang diadakan di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Selasa, 29 Oktober 2024. TEMPO/Hanin Marwah.
Rosan Roeslani Pastikan Anggaran Gerakan Solidaritas Nasional Bukan dari Dana Pemerintah

Ketua Umum GSN Rosan Roeslani memastikan organisasi tersebut tidak menggunakan dana dari pemerintahan dalam keberjalanannya.