TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Nonaktif Meranti, Muhammad Adil, diduga menggadaikan kantor bupati ke sebuah bank. Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, ikut buka suara.
Agus mengatakan aset negara tidak boleh digadaikan. Ada dua poin yang ia sampaikan terkait masalah kantor bupati yang digadaikan ini.
"Nah kalau itu yang terjadi, digadaikan, itu yang salah selain Bupatinya ya Kepala Banknya yang memberikan rekomendasi untuk diterima dan transfer uangnya," kata Agus melalui sambungan telepon pada Tempo, Minggu, 16 April 2023.
Oleh sebab itu, dia pun meminta bukan hanya Adil selaku Bupati Nonaktif Meranti yang disalahkan, tapi juga Kepala Bank yang menyetujui penggandaan aset negara. "Kedua, kalau ini terjadi di Meranti berarti terjadi juga di beberapa daerah," tegas Agus.
Menurutnya, hal ini harus segera diungkap oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah. Dia pun melihat ada kecenderungan di sini. "Karena ini kecenderungannya begini, ini mau Pemilu (Pemilihan Umum), semuanya perlu uang," beber Agus.
Lebih jauh, Agus juga menyebut pihak-pihak terkait termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas perbankan untuk turun tangan. "Saya yakin bahwa Bupati maupun orang Banknya ini paham aset tidak boleh digadaikan. Ini hanya sebatas korupsi saja," tuturnya.
