TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah saat ini masih berupaya menghadirkan rumah atau hunian yang dikhususkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu upayanya adalah dengan menerbitkan peraturan yang mendukung adanya rumah subsidi tersebut.
"Guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh hunian yang layak, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kenaikan jual rumah khusus MBR yang saat ini berada dalam proses harmonisasi,” kata Airlangga melalui keterangan persnya, Senin, 10 April 2023.
Airlangga mengatakan, revisi regulasi mengenai batasan harga rumah subsidi tersebut dilakukan sejalan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
"Berdasarkan backlog perumahan dalam data Susenas 2020, keluarga yang belum memiliki rumah masih mencapai 12,75 juta. Angka ini berpotensi meningkat seiring pertumbuhan rumah tangga baru yang diperkirakan mencapai 700–800 ribu keluarga setiap tahun," kata Airlangga.
Lebih jauh, Airlangga mengatakan, industri properti telah mampu membuktikan diri menjadi salah satu leading sektor yang mampu menggerakkan perekonomian Indonesia.
Saat ini, industri properti di Indonesia bukan lagi hanya sekedar real estate dan perumahan, namun juga meliputi kawasan komersial atau superblok, transit oriented development (TOD), kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, hingga kawasan pariwisata.
“Untuk itu, implementasi new urban development perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pengelolaan perkotaan dengan pemanfaatan lahan secara efisien, sistem transportasi yang saling terintegrasi, serta penyediaan fasilitas publik yang layak dan nyaman,” ujar Airlangga.
Kebangkitan sektor properti pasca pandemi telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai sektor dan menggerakkan sedikitnya 175 efek berganda. Selain itu, bangkitnya sektor properti juga turut meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Hal ini dibuktikan dengan tumbuhnya ekonomi Indonesia di tahun 2022 sebesar 5,31 persen," katanya.
Pemerintah, kata Airlangga, tentunya terus berupaya mendorong percepatan pelayanan perizinan dasar industri properti antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Persetujuan Izin Lingkungan yang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah untuk percepatan pelaksanaannya.
"Dalam mendorong peningkatan demand dan investasi di sektor properti, Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti loan to value (LTV) dan financing to value (FTV) sebesar 100% untuk kredit properti yang berlaku hingga 31 Desember 2023, dan kebijakan insentif PPN DTP yang diberikan selama masa pandemi," katanya.
Baca juga: Panen Raya Belum Selesai, Jokowi Tegaskan Impor Beras Hanya untuk Cadangan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
