TEMPO.CO, Jakarta - Audit terhadap rencana impor kereta bekas Jepang sudah dirampungkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akhir Maret lalu. Juru Bicara BPKP, Azwad Zamroddin, mengatakan laporan tersebut sudah disampaikan ke pemangku kepentingan terkait.
"Laporan tersebut berisi rekomendasi BPKP kepada para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan impor kereta dari Jepang," kata Azwad melalui keterangan tertulis, Rabu, 5 April 2023.
Akan tetapi, sebagai auditor internal, BPKP tidak dapat membuka hasil peninjauan tersebut kepada publik. Hal ini menyangkut kode etik profesi auditor internal. Azwad mengatakan, kode etik profesi mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut. Informasi hanya boleh diberikan jika terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.
"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil kajian BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang telah meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ucapnya.
Rencana impor kereta bekas Jepang memang menimbulkan polemik. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh mengulangi impor KRL lagi.
“Tapi kira-kira begini, kita nggak boleh buat kesalahan-kesalahan seperti ini lagi. Dulu pernah impor barang bekas, masa sekarang impor barang bekas?" kata Luhut.
Jadi, kata dia, sebaiknya dibuat perencanaan supaya tidak impor. Dia melanjutkan, memang akan sedikit lebih mahal tapi uangnya akan berputar di dalam negeri. Sehingga BPKP akan melihat kereta tersebut sehingga tidak dilihat melalui tangan ketiga. “Selain itu, supaya harga impor KRL bekas tidak dibuat-buat,” ucap dia.
Sementara itu, Vice President Corporate Secretary PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Anne Purba mengatakan pihaknya merencanakan pengadaan kereta bekas untuk mengganti kereta yang rencananya akan dikonservasi mulai tahun ini.
Untuk itu, KCI telah melakukan Forum Group Discussion (FGD) terlebih dulu dengan melibatkan stakeholders dari kementerian, pengamat dan komunitas pengguna commuterline. "Hasilnya, impor kereta bukan baru memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang dikonservasi," ujar Anne melalui keterangan pers.
Menurut dia, ada pilihan selain impor kereta bekas Jepang yaitu dengan meng-upgrade teknologi pada kereta yang akan dikonservasi. Namun, pilihan tersebut membutuhkan waktu pengerjaan selama satu hingga dua tahun.
Selain itu, dia menyebut pihaknya telah berdiskusi dengan PT INKA, Jepang, dan Spanyol terkait sharing upgrade teknologi ini. Lebih lanjut, kereta bekas yang akan diimpor tidak akan langsung digunakan untuk operasional commuterline.
"Namun, KAI Commuter melakukan upgrade pada gerbong-gerbong kereta yang diimpor itu. Misalnya, mengganti AC di dalam kereta, bangku-bangku di setiap kereta, dengan barang-barang yang memiliki tingkat TKDN (Tingkat Komponen Dalam) yang tinggi," tutur Anne.
RIRI RAHAYU | MOH. KHORY ALFARIZI | AMELIA RAHIMA SARI
Baca juga: Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Menteri PUPR: Stadion Siap untuk Piala Dunia U-17
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
