TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Energy Watch, Daymas Arangga, menyebut rencana Pertamina membangun buffer zone atau zona penyangga sejauh 50 meter bisa mengurangi paparan bahaya dari terminal bahan bakar minyak (TBBM). Adapun rencana ini disampaikan Pertamina pasca insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada 3 Maret lalu.
"Buffer zone 50 meter adalah radius minimal. Selain itu, masih diperlukan mitigasi-mitigasi bencana yang menyeluruh untuk mencegah kembali terjadinya insiden serupa," kata Daymas kepada Tempo, Minggu, 2 April 2023,
Menurut Daymas, upaya membangun buffer zone perlu dilakukan Pertamina sebagai wujud pembelajaran dari kejadian sebelumnya. Sehingga, membangun buffer zone seiring rencana pemerintah merelokasi Depo Plumpang ke lahan reklamasi PT Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara.
"Langkah antisipasi yang cepat adalah keharusan karena depo juga mesti tetap beroperasi," ujar Daymas.
Pertamina memang berencana membuat buffer zone di kawasan Depo Plumpang, Jakarta Utara, kendati pemerintah mewacanakan relokasi ke lahan reklamasi PT Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara.
"Kami nggak bisa langsung pindahan begitu saja," kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso kepada wartawan di Jakarta, Kamis malam, 30 Maret lalu. "Jadi, sekarang yang urgent adalah buffer zone," ujarnya.
Fadjar menjelaskan, relokasi Depo Pertamina Plumpang ke Kalibaru butuh waktu lama. Padahal, kata dia, Depo Plumpang menampung 15 persen stok BBM nasional dan menyuplai ke 19 kabupaten atau kota di wilayah Jabodetabek.
"Kalau itu berhenti sebentar saja, bisa kebayang akan seperti apa," ucap Fadjar.
Oleh sebab itu, pihaknya menyebut pembuatan buffer zone sebagai win-win solution. Setidaknya, sembari menunggu kesiapan untuk relokasi. Toh, lahan untuk relokasi baru siap akhir 2024 nanti. Sedangkan proses pembangunan, lanjut Fadjar, butuh waktu tiga sampai empat tahun. Artinya, kemungkinan tercepat relokasi baru bisa dilaksanakan pada 2027.
Mengenai hal ini, Fadjar mengatakan Pertamina telah melakukan rapat koordinasi bersama stakeholder terkait, baik kementerian atau lembaga maupun dengan Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Utara. Pihaknya juga berupaya berkomunikasi kepada warga di kawasan Depo Plumpang.
"Supaya satu suara bahwa buffer zone penting diimplementasikan," kata Fadjar. "Relokasi, iya, betul. Tapi itu rencana jangka panjang."
Baca juga: Kilang Pertamina Dumai Terbakar, Pengamat: Kebakaran Depo Berulang, Copot Nicke dan Ahok
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
