Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberakan kembali data transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. Menurut dia pada dasarnya yang disampaikannya itu sama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat rapat bersama Komisi III DPR RI pada Rabu lalu.
Suahasil pertama membuka data diagram mengenai data surat yang diterima Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 13 Maret lalu dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana dijelaskan saat rapat bersama Komisi XI pada Senin lalu. Surat itu berisikan rekap atas 300 surat yang pernah dikirimkan ke aparat penegak hukum (APH) lain dan Kemenkeu.
“Oleh PPATK ada yang dikirim ke aparat penegak hukum 100 surat dan dikirimkan ke Kemenkeu yang 200 surat,” ujar Suahasil dalam Media Briefing Perkembangan Isu Kemenkeu Terkini di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Jumat, 31 Maret 2023.
Sejumlah 100 surat yang dikirimkan ke aparat penegak hukum itu nilai transaksinya Rp 74 triliun. Sementara dari 200 surat yang diterima Kemenkeu berisi 65 surat yang khusus berkaitan dengan korporasi dan 135 surat yang berkaitan dengan korporasi serta pegawai Kemenkeu.
Untuk 65 surat itu nilai transaksinya Rp 253 triliun. Sedangkan 135 surat lainnya memiliki nilai transaksi Rp 22 triliun yang terbagi menjadi dua yakni Rp 18,7 triliun terkait korporasi, dan Rp 3,3 triliun terkait pegawai Kemenkeu.
Menurut Suahasil, transaksi pegawai tersebut terkaitan dengan mutasi, promosi, panitia seleksi yang ada pegawai dari Kemenkeu yang diminta dari PPATK.
“Di dalamnya ada penghasilan resmi, transaksi dengan keluarganya atau jual beli harta dan lainnya dalam periode 2009-2023,” ucap dia.
Selanjutnya: Suahasil juga data yang diungkap Mahfud MD ...
