Untuk dapat mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif tersebut, Sri Mulyani mengatakan prinsip prasyarat yang harus ditempuh adalah penyediaan infrastruktur digital untuk publik. Artinya, penting bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam infrastruktur digital.
Kebijakan penting lainnya adalah harus adanya pusat data atau platform khusus untuk bisa mengelola berbagai data yang dihasilkan. Sehingga, data-data tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai tantangan terkait persoalan UMKM tersebut.
Bersamaan dengan meliasnya partisipasi UMKM dalam ekosistem digital, Sri Mulyani mengatakan masalah perlindungan dan keamanan juga menjadi hal yang mesti dipastikan. Termasuk, perlunya penerapan prinsip perlindungan konsumen, adanya standar akuntabiitas, dan pemantauan rantai pasok UMKM di platform.
"Perkara kesepakatan dengan pelanggan dan platform, serta standar keamanan perlindungan data juga menjadi sangat kritis," ujar Sri Mulyani.
Pilihan Editor: Sri Mulyani Rapat 5 Jam Soal Transaksi Janggal, Alphard Masuk Apron Malah Jadi Berita Populer
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
