Karena keluhan, menurut Maisie, maka konteks sentimennya berarti menunjukkan persepsi yang negatif. Keluhan terbesar yang diutarakan itu adalah sebesar 62,7 persen masyarakat merasa lelah, karena sudah susah kerja, tapi kalau beli barang kena pajak. “Lalu, sebesar 21,6 persen yang merasa resah dengan kelakuan pegawai dan pejabat pemerintahan yang pamer harta,” kata dia.
Untuk data yang digunakan adalah data unggahan warganet Twitter dari 17 Februari-23 Maret 2023 atau sekitar 5 minggu. Indef mendapatkan sekitar 680 ribu perbincangan atau tweet dari sekitar 460 ribu user, di mana hampir 80 persen user tersebut berlokasi di Pulau Jawa.
Maisie juga melihat ada tiga spike atau puncak perbincangan yang terjadi. Pertama itu terjadi karena adanya kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai pajak. Kedua, masyarakat mulai menyoroti kinerja dari Kementerian Keuangan mengingat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak atau DJP) berada di bawahnya.
“Lama-kelamaan narasi mulai berkembang sehingga memunculkan adanya indikasi transaksi mencurigakan (lebih dari) Rp 300 triliun. Masyarakat mulai speak-up atau mulai menceritakan pengalaman terkait dengan penarikan pajak untuk berbagai macam barang. Hal ini menyebabkan spike yang ketiga,” tutur Maisie.
Pilihan Editor: Pengusaha Dilarang Cicil THR ke Pegawai, Menaker: Saya Minta Taat Aturan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
