TEMPO.CO, Jakarta - Kemampuan Bulog menyerap gabah petani pada awal panen raya masih rendah. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan pemerintah sebaiknya membuat aturan yang mewajibkan penggilingan menyetorkan stoknya ke Bulog. Paling tidak sebanyak 5 hingga 10 persen atau sesuai kapasitasnya.
“Ini untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) dan Bulog tidak perlu bersaing di pasar dengan pelaku usaha lain, tapi pemerintah lewat Bulog tetap punya kendali pasar,” kata Khudori kepada Tempo, Kamis, 23 Maret 2023,
Menurut Khudori, langkah tersebut dapat ditempuh dengan mekanisme atau skema buyback dengan penggilingan. Maksudnya, beras yang diikat denggan buyback tersebut digerakan ke pasar jika dibutuhkan. “Jika tidak, penggilingan bisa membelinya kembali,” kata Khudori.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Khudori menyebut Februari sudah ada surplus dari hasil panen. Produksi pada bulan itu apabila dikurangi kebutuhan konsumsi sekitar 2,53 juta ton beras, terdapat surplus 0,32 juta ton. Lalu, Maret diproyeksikan ada surplus 2,84 juta ton dan April ada surplus 1,26 juta ton beras.
“Surplus pada Februari itu masih kecil. Surplus yang kecil ini jadi rebutan pelaku usaha, apakah penggilingan padi atau pedagang beras, untuk memastikan pengisian pipa distribusi mereka yang kerontang sejak Oktober tahun lalu,” ungkap Khudori.
Selanjutnya: Ihwal rendahnya serapan beras oleh Bulog....
