TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengajukan tambahan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata.
Isa menyebutkan tambahan anggaran itu akan digunakan dalam persiapan pengembangan lahan bagi investor di IKN. "Angka ini merupakan tambahan baru karena Pak Presiden meminta tanah untuk investor dipersiapkan," ucapnya di Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023.
Walau begitu, Isa menyatakan angka itu belum difinalkan karena masih ada kemungkinan kenaikan jumlah tambahan anggaran.
Adapun sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa telah menyebutkan alokasi anggaran pembangunan ibu kota negara (IKN) mencapai Rp 23,6 triliun pada 2023. Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, pada pertengahan Agustus 2022 lalu.
Saat itu, Suharso menyebutkan pagu alokasi anggaran IKN pada tahun 2023 dimasukkan ke dalam sejumlah kementerian dan lembaga. "Antara lain Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, dan Kementerian Investasi," tuturnya.
Dari total anggaran IKN sebesar Rp 23,6 triliun yang ditentukan tahun lalu itu, menurut Suharso, alokasi anggaran terbesar berada dalam pagu anggaran Kementerian PUPR, yakni sebesar Rp 20,8 triliun. Dana itu digunakan untuk membangun sarana dan prasarana dasar seperti istana dan kompleks perkantoran.
Soal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan pembangunan IKN pada tahun 2023 bakal berfokus untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Nilai anggaran sebesar Rp 20,8 triliun untuk membangun KIPP itu berasal dari APBN, termasuk untuk membangun sarana dan prasarana air baku, air minum, sanitasi, serta drainase.
Selanjutnya: "Mudah-mudahan pada 2024 KIPP..."
