Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan selain gerakan nasional, akan ada gerakan internasional yang menolak disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. “Ada kampanye secara internasional,” ujar dia dalam konferensi pers virtual pada Selasa, 21 Maret 2023.
Dia menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu dia mengikuti sidang International Labour Organization (ILO) Governing Body di Geneva, Swiss. Dalam acara tersebut, Said Iqbal sudah melaporkan ke Direktur Jenderal ILO Gilbert F. Houngbo dan diarahkan untuk bertemu dengan Direktur ILO Asia Pasifik dari Jepang.
“Saya bertemu langsung melaporkan untuk meminta dukungan ILO melawan omnibus law yang membahayakan para buruh khususnya di klaster Ketenagakerjaan dan klaster petani,” kata dia.
Selain itu, Said Iqbal melanjutkan, Serikat Petani Indonesia (SPI) juga sudah melaporkan ke dewan hak asasi manusia (HAM) di Geneva juga.
Dia juga mengaku sudah bertemu dengan pimpinan konfederasi serikat buruh internasional atau International Trade Union Confederation (ITUC) yaitu Akiko Gono. Jadi menurut Said Iqbal, akan ada tekanan internasional. Bahkan dia mendengar ITUC mempersiapkan aksi di seluruh dunia.
“Jadi nanti KBRI Indonesia di seluruh dunia itu akan ada aksi protes dari serikat buruh setempat. Misal katakan di Jepang, maka di KBRI Jepang ada aksi dari serikat buruh Jepang,” ucap Said Iqbal.
Atau selain aksi, Said Iqbal berujar, para serikat buruh di masing-masing negara itu akan membuat surat protes ke KBRI di masing-masing negaranya. Isinya meminta dibatalkannya omnibus law cipta kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan klaster petani.
“Dewan HAM juga akan mengirim surat dalam waktu dekat ke pemerintah Indonesia termasuk Dirjen ILO akan mengirim surat dalam waktu dekat ke pemerintah Indonesia,” tutur dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPR RI mengesahkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan melalui Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di Gedung DPR RI, Selasa, 21 Maret 2023.
Pilihan Editor: UU Cipta Kerja Disahkan, KSPSI: Pemerintah dan DPR Telah Mengabaikan Konstitusi
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
