Nilai uang yang menyangkut pegawai Kemenkeu lebih kecil
Dalam kesempatan itu, Bendahara Negara ini juga menjelaskan pihaknya menerima surat dari PPATK terkait transaksi mencurigakan Rp 300 triliun pada Senin, 13 Maret 2023. Dalam surat itu, terlampir daftar 300 surat yang memuat hasil analisis dan informasi transaksi keuangan dari 2009 hingga 2023 senilai Rp 349 triliun.
"Dari 300 surat tadi, 65 surat berisi transaksi keuangan dari perusahaaan atau badan atau perorangan yang tidak ada orang Kemenkeu di dalamnya," kata Sri Mulyani.
Dia melanjutkan, 65 surat tersebut dikirim ke Kemenkeu karena menyangkut tugas dan fungsi kementerian tersebut tentang ekspor impor.
"65 surat itu nilainya Rp 253 triliun, artinya PPATK menengarai adanya transaksi di dalam perekonomian, entah itu perdagangan, pergantian properti yang ditengarai, dan itu dikirim ke Kemenkeu, di-follow up sesuai tugas dan fungsi kita," papar Sri Mulyani.
Sementara itu, 99 surat dari 300 surat dengan nilai transaksi Rp 74 triliun telah dikirim PPATK ke aparat penegak hukum. Namun, Sri Mulyani tak menjelaskan lebih detail terkait hal ini.
"Sedangkan 135 surat (sisanya) dari PPATK yang menyangkut nama pegawai Kementerian Keuangan. Nilainya jauh lebih kecil karena yang tadi, Rp 253 triliun plus Rp 74 triliun itu sudah lebih dari Rp 300 triliun," tutur Sri Mulyani.
Jika dihitung, Rp 253 triliun (nilai dari 65 surat) ditambah Rp 74 triliun (99 surat) maka totalnya, Rp 327 triliun. Jika nilai laporan PPATK yang mencurigakan secara keseluruhan adalah Rp 349 triliun dan dikurangi Rp 327 triliun maka jumlah tersisa, Rp 22 triliun.
Sri Mulyani melanjutkan, pihaknya sangat menghargai kerja sama sama PPATK. PPATK bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai telah bekerja sama selama ini.
Pilihan Editor: Klarifikasi Transaksi Mencurigakan Rp 300 T, Ini Pernyataan Lengkap Sri Mulyani
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
