Terkini: Kementerian Pertanian Tidak Punya Data Produksi Beras, Setumpuk Persoalan di Aturan Pemotongan 25 Persen Upah Buruh

TEMPO.CO, Jakarta - Kemarahan anggota Komisi IV DPR RI terhadap Kementerian Pertanian yang tidak memiliki data produksi beras menjadi berita terkini yang menarik perhatian pembaca Tempo.co pada Senin petang, 20 Maret 2023. Tidak adanya data produksi beras di Kementerian Pertanian itu terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian.

Berita terkini lain adalah tentang sejumlah alasan yang menjadi dasar penolakan terhadap aturan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengenai pemotongan 25 persen upah buruh.

Kemudian berita mengenai harta kekayaan Kepala Badan Pertanahan (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra yang akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa besok.

Selanjutnya adalah berita tentang lonjakan kebutuhan uang tunai menjelang Ramadhan dan Lebaran. Meski begitu, Bank Indonesia menyatakan peredaran uang palsu pada tahun ini berkurang.

Berita lainnya adalah tentang penjelasan pemerintah terkait banjir yang melanda wilayah Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. 

Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co.

1. Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

Komisi IV DPR RI menyayangkan data produksi beras yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian atau Kementan hanya mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, seharusnya Kementan memiliki data yang riil, bukan mengandalkan data BPS yang dikeluarkan secara periodik dalam kurun waktu tertentu. 

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat kerja Komisi IV dengan Kementerian Pertanian yang ditunda karena pejabat penting instansi tersebut mangkir dari agenda rapat, Senin 20 Maret 2023.  "Kemarin saya ketemu Wandi (Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Suwandi) saya tanyakan, "Wandi bagaimana mengenai panen? Prediksinya apa?" "Sudah saya sampaikan bahannya itu data BPS". "Berdasarkan data BPS, oh," kata Sudin menirukan percakapan kala itu, Senin 20 Maret 2023. 

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

2. Gaji Buruh Dipotong 25 Persen Dinilai Tidak Tepat, Ini Alasannya

Penerbitan izin pemotongan gaji buruh hingga 25 persen dinilai tidak tepat. Perihal izin pemerintah ke perusahaan memotong gaji itu terdapat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Pada pasal 8 ayat 1 disebutkan, perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran Upah Pekerja/Buruh dengan ketentuan Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh paling sedikit 75 persen dari upah yang biasa diterima.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan para buruh akan menggugat Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah terkait aturan terbarunya yang membolehkan pengusaha memangkas upah pekerja hingga 25 persen. "Minggu depan (minggu ini) akan kami layangkan gugatan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," kata Iqbal dikonfirmasi Tempo pada Ahad, 19 Maret 2023.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

3. Harta Kekayaan Sudarman Harjasaputra, Kepala BPN Jaktim yang Diperiksa KPK Besok

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Badan Pertanahan (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra besok, Selasa 21 Maret 2023.

"Benar, informasi yang kami terima Direktorat PP LHKPN menjadwalkan permintaan klarifikasi kepada Kepala BPN Jakarta Timur Saudara Sudarman Harjasaputra, Selasa, 21 Maret 2023," kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati di Jakarta, Senin 20 Maret 2023.

Nama Sudarman Harjasaputra menjadi sorotan warganet lantaran unggahan gaya hidup mewah istrinya di media sosial. Seperti dikutip dari Tempo, 20 Maret 2023, viralnya unggahan tersebut menjadi pemicu lembaga antirasuah tersebut memanggil Sudarman Harjasaputra untuk memberikan klarifikasi soal LHKPN-nya.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

4. Bank Indonesia Sebut Peredaran Uang Palsu Semakin Menurun

Kebutuhan masyarakat akan uang tunai meningkat menjelang Idul Fitri. Bank Indonesia atau BI menyebut peredaran uang palsu jauh menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Pertama kalau masalah uang palsu, di negara manapun selalu ada uang palsu, tapi seberapa besar," kata Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim di gedung Bank Indonesia pada Senin, 20 Maret 2023.

Menurut dia, peredaran uang palsu di Indonesia relatif kecil dibandingkan jumlah uang yang diedarkan. Untuk mengetahui hal ini, Marlison menyebut Bank Indonesia membandingkan berapa lembar uang palsu di antara 1 juta lembar uang yang beredar. 

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

5. Tanggapi Banjir di IKN, Otorita IKN: Kami Sedang Bangun Infrastruktur untuk Mitigasi

Otorita Ibu Kota Negara atau Nusantara membeberkan sejumlah faktor penyebab banjir di Kelurahan Sepaku, di wilayah IKN, Kalimantan Timur pada 17 Maret 2023. Sekretaris Otorita IKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, menyebut banjir disebabkan hujan di bagian hulu. Selain itu, karena gorong-gorong tidak optimal sehingga aliran permukaan meningkat.

”Lalu ada faktor erosi, sedimentasi, dan pendangkalan sungai,” kata Jaka Santos melalui keterangan resmi yang diterima Tempo, Senin, 20 Maret 2023.  Namun, kata dia, banjir telah tertangani. Air juga sudah surut sejak Sabtu pagi, 18 Maret 2023. 

Jaka Santos berujar, Otorita IKN telah mengidentifikasi potensi banjir di beberapa area di Kelurahan Sepaku. Sebab, lokasi banjir di wilayah tersebut adalah daerah dataran rendah yang sudah sering terjadi banjir sebelumnya. Karena itu, pihaknya bersama dengan pemangku kepentingan lainnya sedang membangun infrastruktur untuk mengatasi banjir di kawasan sekitar IKN, khususnya Kelurahan Sepaku. 

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Partai Buruh Nilai Menteri Zulkifli Hasan Gagal Melindungi Pasar Domestik dari Serbuan Baju Bekas Impor

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.