Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Karyawan Transmart Tuntut Upah Lembur, Begini Cara Menghitungnya Menurut Undang-Undang

Reporter

image-gnews
Pusat Federasi Serikat Pekerja Front Nasional (FSPFN) bersama karyawan PT Trans Retail Indonesia melakukan aksi demonstrasi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak di depan Head office Transmart Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Maret 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Pusat Federasi Serikat Pekerja Front Nasional (FSPFN) bersama karyawan PT Trans Retail Indonesia melakukan aksi demonstrasi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak di depan Head office Transmart Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Maret 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Iklan

TEMPO.CO, JakartaRatusan karyawan PT Trans Retail Indonesia (Transmart) pada Kamis, 16 Maret 2023 menggelar aksi demonstrasi atas kejadian pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan perusahaan. Aksi dilakukan di depan Head office Transmart Lebak Bulus, Jakarta Selatan pukul 09.00.

"Ini aksi damai bersatu menuntut hak," kata Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Front Nasional (FSPFN), Rian, Kamis, 16 Maret 2023. 

Para karyawan Transmart menuntut perusahaan membayar kekurangan upah minimum provinsi (UMP) karyawan yang besarannya masih di bawah aturan. Adapun aturan UMP 2022 tertuang dalam keputusan Gubernur Nomor 1517 tahun 2021. 

Selain itu, para karyawan menuntut bayaran upah lembur sesuai ketentuan undang undang yang berlaku. Para karyawan juga meminta pihak perusahaan berhenti mengatur-ngatur waktu cuti karyawan yang sudah diatur Undang undang.

Selain itu, FSPFN juga meminta agar Pekerjakan kembali karyawan yang di-PHK sesuai ketentuan pasal 151 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.

Cara Menghitung Upah Lembur

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sawit Watch dan IHCS Gugat Kebijakan Pemutihan 3,3 juta Hektare Lahan Sawit di Kawasan Hutan

1 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Sawit Watch dan IHCS Gugat Kebijakan Pemutihan 3,3 juta Hektare Lahan Sawit di Kawasan Hutan

Sawit Watch dan Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS) menggugat aturan pemutihaan 3,3 juta hektare lahan sawit di kawasan hutan.


Setara Institute: Potret Bisnis dan HAM Indonesia Selama 11 Tahun, Masih Tingkat Basic to Improving

7 hari lalu

Halili - Direktur Riset Setara Institute
Setara Institute: Potret Bisnis dan HAM Indonesia Selama 11 Tahun, Masih Tingkat Basic to Improving

Setara Institute menyebut setelah lebih dari 10 tahun, kinerja pemerintah dalam pemajuan bisnis dan HAM berada pada tingkat basic to improving.


Satgas Undang-Undang Cipta Kerja : UUCK Hasil Partisipasi Aktif Berbagai Elemen Masyarakat

8 hari lalu

Satgas Undang-Undang Cipta Kerja : UUCK Hasil Partisipasi Aktif Berbagai Elemen Masyarakat

Keterlibatan hampir seluruh elemen masyarakat, mulai dari Kementerian/lembaga hingga serikat pekerja


Undang-Undang Cipta Kerja Salah Satu Kunci Menghadapi Tantangan di Era Digital

8 hari lalu

Undang-Undang Cipta Kerja Salah Satu Kunci Menghadapi Tantangan di Era Digital

Dalam era digital yang penuh tantangan, perubahan adalah keniscayaan. Transformasi yang sedang berlangsung di Indonesia telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan


Undang-Undang Cipta Kerja: Upaya Indonesia Menghadapi Tantangan Era Baru

8 hari lalu

Undang-Undang Cipta Kerja: Upaya Indonesia Menghadapi Tantangan Era Baru

Di tengah dinamika dunia yang terus berubah, Indonesia berdiri sebagai negara dengan potensi besar, tetapi juga menghadapi tantangan yang signifikan.


UU Cipta Kerja Sebagai Upaya Songsong Indonesia Emas 2045

17 hari lalu

UU Cipta Kerja Sebagai Upaya Songsong Indonesia Emas 2045

Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk menuju dan mencapat target Indonesia Emas 2045


Satgas Tegaskan UU Cipta Kerja Bantu Ciptakan Ekosistem Ekonomi yang Baik dan Inklusif

17 hari lalu

Satgas Tegaskan UU Cipta Kerja Bantu Ciptakan Ekosistem Ekonomi yang Baik dan Inklusif

Cipta Kerja bantu wujudkan ekosistem perekonomian yang baik dan inklusif.


Pengamat Ingin Industri Sumber Pencemaran Udara Mendapat Denda yang Tak Sedikit

21 hari lalu

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memberi sanksi penghentian kegiatan sementara kepada dua perusahaan stockpile batu bara, PT. Trada Trans Indonesia dan PT. Tans Bara Energy, di Jakarta Utara, Rabu 30 Agustus 2023. Kedua perusahaan terbukti belum melengkapi izin pengelolaan lingkungan yang berpotensi menyebabkan polusi udara. Dok Dinas LH DKI
Pengamat Ingin Industri Sumber Pencemaran Udara Mendapat Denda yang Tak Sedikit

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan kebijakan pemerintah memberikan sanksi adminitrasi kepada industri yang menjadi sumber polusi udara sudah sangat tepat.


Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop, Bahas dan Berikan Layanan Pembuatan NIB, SPP-IRT, dan Sertifikat Halal

22 hari lalu

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop, Bahas dan Berikan Layanan Pembuatan NIB, SPP-IRT, dan Sertifikat Halal

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop, Bahas dan Berikan Layanan Pembuatan NIB, SPP-IRT, dan Sertifikat Halal


Tujuan UU Cipta Kerja Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat

22 hari lalu

Tujuan UU Cipta Kerja Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta: Tujuan UU Cipta Kerja Mempercepat Kesejahteraan Masyarakat, Salah Satunya Dengan Menciptakan Lapangan Pekerjaan Yang Lebih Besar