Selama pembangunan IKN secara otomatis aktivitas ekonomi mengalami peningkatan, sehingga pembangunan IKN memberikan peluang tidak hanya bagi masyarakat lokal di sekitar IKN namun juga menggerakkan perekonomian seluruh Indonesia.
"Ini yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin, bagaimana amanat membangun IKN sebagai kota yang berkelanjutan, berketahanan, hijau, pintar, dan inklusif benar-benar bisa kita wujudkan," ujar Ali.
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) sebelumnya mengungkapkan optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN dalam pembangunan IKN Nusantara membuka lapangan kerja.
Koordinator V LPJK Kementerian PUPR Manlian Ronald A. Simanjuntak mengatakan, TKDN ini betul-betul diperjuangkan supaya sepenuhnya 70 persen sampai 80 persen ada di Indonesia. Strateginya adalah yang pertama LPJK mendorong mulai dari tenaga kerja konstruksi, kemudian aplikator, material, badan usaha termasuk penyedia jasa memastikan sumber daya manusianya berasal dari Indonesia.
Sedangkan urusan material, bagaimana ketersediaan material lokal. Kalaupun ada material dari luar negeri maka diusahakan pabrikannya dihasilkan di Indonesia, termasuk peralatan, perakitan sampai dengan ketersediaan suku cadang dan sebagainya.
Terkait TKDN ini, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Hal ini dikarenakan sertifikasi TKDN diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.
Pilihan Editor: PPATK Sebut Transaksi Mencurigakan Rp 300 T Kejahatan Kepabeanan dan Perpajakan, Pakar Hukum: Ini Aneh dan...
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
