TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut jumlah produk dalam negeri yang masuk ke sistem e-Katalog sudah melompat jauh dalam waktu singkat, dari 50 ribu menjadi 3,4 juta. Meski begitu, ia menilai hal tersebut belum cukup.
Pasalnya, Jokowi ingin produk di dalamnya benar-benar dibeli oleh kementerian, lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pemerintah daerah.
"Semuanya tengok itu e-Katalog, beli. Percuma kita collect untuk dimasukkan ke e-Katalog hanya ditonton, tidak dibeli, untuk apa?" kata Jokowi dalam pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta Selatan, Rabu, 15 Maret 2023.
Jokowi mengingatkan lagi soal target pemerintah 95 persen pagu anggaran pengadaan barang dan jasa dibelikan produk lokal. "Kalau ini bisa kita lakukan, industri dalam negeri, UMKM kita, semuanya akan hidup dan berkembang, enggak usah jauh-jauh cari investor kalau ini bisa berjalan," ujarnya.
Perintah khusus pun disampaikan Jokowi untuk Kementerian Pertahanan, Polri, dan TNI. Kepala negara mempersilakan mereka membeli produk-produk berteknologi canggih dari luar negeri, seperti pesawat tempur yang memang belum mampu diproduksi di dalam negeri.
'Tapi kalau senjata, peluru kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu, kenapa harus beli dari luar?" ujar Jokowi.
Perintah untuk menggunakan produk lokal jadi topik yang selalu diulang-ulang Jokowi di berbagai acara. Hari ini, Jokowi juga menyadari hal tersebut. "Seingat saya, saya udah bicara penggunaan produk dalam negeri keempat," ujarnya.
Tahun lalu misalnya, Jokowi menyentil pembelian produk impor oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Kala itu, ia menyoroti pembelian 842 produk impor di e-katalog yang sebenarnya sudah ada produk lokal penggantinya.
"Untuk apa itu? Coret 842 itu. Drop, kalau memang produknya sudah ada," kata Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, 14 Juni 2022.
Selanjutnya: Laporan soal 842 produk impor ini diterima ...
