“Mungkin dicatatkan atas nama anak, atau kadang nominee bahkan kayak mobil Rubicon-nya RAT (pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo) itu. Sebenarnya ya kalau bener serius (dicari) ya itu banyak,” tutur dia.
Menurut Lola, Kemenkeu sebenarnya lagi sial saja. Kasus pejabat pajak punya saham tertutup pun bukan datangdari pendalaman dugaan aliran dana, tapi gara-gara anak RAT yang menganiaya dan pemer harta. “Itu sebenarnya menunjukan bahwa pemerintah secara umum tidak memiliki gambaran soal pemberantasan itu,” kata Lola.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira sebelumnya berpendapat adanya konflik kepentingan dari laporan yang disampaikan KPK tersebut. Sebab, menurut dia, seharusnya sudah jelas rambu-rambunya bahwa pegawai tidak boleh memiliki saham di perusahaan swasta termasuk konsultan pajak.
"Kan aneh ya ada petugas pajak menikmati hasil konsultan pajak. Ini yang membuat kebijakan pajak cenderung bias, bahkan menguntungkan klien konsultan pajak," ujar dia.
Bhima pun mencontohkan konflik kepentingan antara pegawai pajak dan perusahaan konsultan pajak. Konsultan pajak, kata dia, melayani klien, wajib pajak, yang ingin agar pajak disetor lebih rendah dari nilai riil-nya. Di bagian itu, menurut Bhima, ada celah bermain dengan oknum petugas pajak.
Karena suap antara wajib pajak ke petugas pajak terlalu mencolok, Bhima berujar, sehingga opsi lain dengan menjadi pemegang saham. Lalu, keuntungan dari hasil kongkalikong laporan pajak tadi dibagikan sebagai dividen ke oknum petugas pajak. "Cara ini relatif aman karena uang masuk tercatat keuntungan bisnis murni. Padahal ini hanya skema saja yang ujungnya suap."
Pilihan Editor: Saham Istri Wahono Saputro di Perusahaan Istri Rafael Alun Bakal Disorot KPK
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
