"

Ekspor Furnitur Terbentur Syarat Bahan Baku, HIMKI Perjuangkan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu Indonesia

Ilustrasi furnitur. Unsplash.com/Michael Bowning
Ilustrasi furnitur. Unsplash.com/Michael Bowning

TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI menyatakan ekspor furnitur ke Uni Eropa terhambat persyaratan bahan baku yang ketat. Ketua Presidium HIMKI Abdul Sobur menjelaskan pelaku usaha Indonesia harus memenuhi standar Forest Stewardship Council (FSC) jika ingin menembus pasar Benua Biru. 

"Ketika kami menembus ke pasar Eropa, kami harus mengikuti kaidah FSC. Harus betul-betul didapat dengan cara yang baik, dari hutan yang pohonnya ditanam, bukan liar. Ini yang menjadi PR kami," tuturnya dalam konferensi pers di Jakarta International Expo, Kemayoran pada Minggu, 12 Maret 2023. 

Padahal, tuturnya, Indonesia memiliki sertifikasi sendiri bernama SVLK atau sistem verifikasi dan legalitas kayu. Karena itu, HIMKI menyatakan akan memperjuangkan kesetaraan SVLK dan FSC agar ekspor kembali lancar.  "Kami berharap ini setara dengan FSC. Jangan mentang-mentang dari Asia jadi diremehkan," ucapnya. 

Terlebih, ia menilai Indonesia sebagai salah satu penghasil bahan baku furnitur terbesar di dunia memiliki keunikan tersendiri. Abdul menjelaskan hutan tropis Indonesia membuat pohon tumbuh lebih cepat berkali lipat dibandingkan negara lain. 

Misalnya, jika negara lain membutuhkan waktu 60 sampai 80 tahun untuk menumbuhkan kayu berdiameter 40 sentimeter, Abdul berujar di Indonesia kayu dengan ukuran yang sama bisa tumbuh hanya dalam lima tahun. Kondisi itu terjadi untuk kayu jati, mahoni, mindi, hingga pinus.

Kendati demikian, Indonesia tetap diminta mengikuti standar FSC. Sebab, menurutnya, pemerintah dan masyarakat Eropa lebih mempercayai FSC. Ditambah standar tersebut telah berlaku jauh lebih dahulu dari SVLK di Indonesia. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkapkan hal serupa. Ia berujar, Uni Eropa memiliki syarat ketat ihwal ketelusuran atau traceability bahan baku produk furnitur. Hal utama yang ditentang Eropa adalah sumber bahan baku dari hutan ilegal. 

Airlangga pun meminta kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan untuk mengurus persoalan ini. Ia memerintahkan agar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang bisa mempercepat proses verifikasi kayu milik pengusaha di Tanah Air tanpa membebankan biaya. 

Ketua Umum Golkar itu menyarankan agar biaya pengurusan SVLK ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). "Terutama untuk UMKM, anggarannya di KLHK," kata dia di Jakarta International Expo, Kemayoran, Kamis, 9 Maret 2023. 

Pilihan Editor:  Ekspor Mebel ke Eropa Turun, HIMKI Bidik Pasar Timur Tengah

   

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.                                                                                                  








Aprisindo: Permenaker No. 5 Tahun 2023 Hanya Berlaku Jika Ada Kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja

2 jam lalu

Sejumlah buruh wanita saat membuat sepatu yang diproduksi di Complete Honor Footwear Industrial, sebuah pabrik alas kaki yang dimiliki oleh sebuah perusahaan Taiwan, di Kampong Speu, Kamboja, 4 Juli 2018. REUTERS/Ann Wang
Aprisindo: Permenaker No. 5 Tahun 2023 Hanya Berlaku Jika Ada Kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja

Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakri menyebut, Permenaker No 5 Tahun 2023 dapat dilakukan bila ada persetujuan antara pengusaha dengan pekerja.


Terkini: DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Buruh Bakal Lakukan Judicial Review ke MK

22 jam lalu

Suasana aksi demo partai buruh di kawasan bundaran patung kuda, Jakarta Pusat, Sabtu 14 Januari 2023.
Terkini: DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Buruh Bakal Lakukan Judicial Review ke MK

DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang.


Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Organisasi Sipil: DPR Gagal Mewakili Kepentingan Rakyat

23 jam lalu

Pengunjuk rasa kaum buruh bertolak dari Pintu Irty Monas, Jalan Medan Meredeka Selatan, menuju Demo buruh menolak  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja longmarch menuju Istana Negara, Sabtu, 14 Januari 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun.
Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Organisasi Sipil: DPR Gagal Mewakili Kepentingan Rakyat

Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien menilai pengesahan Perpu Cipta Kerja sebagai langkah nekat di tengah banyak penolakan dari masyarakat.


Bansos Ramadan Bakal Terlambat Disalurkan? Ini Kata Airlangga

23 jam lalu

Suasana pembagian bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial di lapangan parkir Sunter Muara, Jakarta Utara, pada Sabtu, 7 Agustus 2021. Tempo/Adam Prireza
Bansos Ramadan Bakal Terlambat Disalurkan? Ini Kata Airlangga

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal penyaluran bantuan sosial (bansos) Ramadan yang diperkirakan bakal terlambat disalurkan.


2 Tahun UU Cipta Kerja Terbit, Airlangga Klaim Realisasi Investasi Asing di RI Tertinggi Kedua di Asia Tenggara

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan pemerintas atas pengesahan Perppu Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
2 Tahun UU Cipta Kerja Terbit, Airlangga Klaim Realisasi Investasi Asing di RI Tertinggi Kedua di Asia Tenggara

Menteri Airlangga Hartarto mengklaim penerimaan investasi asing ke Indonesia meningkat pesat sejak UU Cipta Kerja diterbitkan dua tahun lalu.


Airlangga Sebut Pengesahan Perpu Jadi UU Cipta Kerja untuk Hadapi Ketidakpastian Global

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pandangan pemerintas atas pengesahan Perppu Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Airlangga Sebut Pengesahan Perpu Jadi UU Cipta Kerja untuk Hadapi Ketidakpastian Global

Airlangga menyebut UU Cipta Kerja akan mendorong investasi serta menggerakkan UMKM dan memuat kebijakan yang fleksibel soal ketenagakerjaan


DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja jadi UU, Airlangga: Memberi Kepastian Hukum dan Menggerakkan UMKM

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan bersama Presiden Jokowi dan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 21 Desember 2022. Airlangga menyebut dirinya sudah melaporkan ke presiden mengenai kesiapan Indonesia untuk menghentikan PPKM. TEMPO/Subekti.
DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja jadi UU, Airlangga: Memberi Kepastian Hukum dan Menggerakkan UMKM

Airlangga Hartarto mengklaim pengesahan Perpu Cipta Kerja sebagai Undang-undang dapat memberikan kepastian hukum di tengah krisis perekonomian dunia.


Perpu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Airlangga Singgung Bank Amerika yang Bangkrut

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pembukaan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2023 di Jakarta International Expo pada Kamis, 9 Maret 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Perpu Cipta Kerja Disahkan jadi UU, Airlangga Singgung Bank Amerika yang Bangkrut

Airlangga Hartarto menyebutkan alasan rapat paripurna mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi UU. Salah satunya adalah ketidakpastian ekonomi global.


DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Kerentanan Pangan Jadi Dalih

1 hari lalu

Massa Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja menggelar aksi menolak Perpu Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Senin, 13 Maret 2023/Farrel Fauzan/Tempo
DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Kerentanan Pangan Jadi Dalih

Perpu Cipta Kerja mendapatkan sejumlah kritik dari berbagai pihak, termasuk ratusan organisasi sipil masyarakat.


Pagi Ini Serikat Buruh dan Partai Buruh Demo di Kemnaker Tolak Aturan Pengusaha Boleh Potong Gaji 25 Persen

1 hari lalu

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal memberikan orasi di depan Massa aksi dari Partai Buruh dan beberapa serikat buruh lainnya di Kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Januari 2023. Mereka menggelar aksi untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pagi Ini Serikat Buruh dan Partai Buruh Demo di Kemnaker Tolak Aturan Pengusaha Boleh Potong Gaji 25 Persen

Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh bakal menggelar aksi demonstradi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan hari ini, Selasa, 21 Maret 2023.