TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang memiliki saham di perusahaan konsultan pajak melanggar aturan. Pasalnya, hal tersebut bisa memicu konflik kepentingan karena pegawai bisa berkongkalikong dengan kantor konsultan pajak.
Bhima mengatakan pejabat pajak tersebut melanggar Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (14) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penanganan Konflik Kepentingan.
“Yang dimaknai sebagai kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/ atau orang lain dalam penggunaan wewenang. Sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/ atau dilakukannya,” ujar Bhima kepada Tempo pada Jumat sore, 10 Maret 2023.
Sementara pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2016 ada penjelaskan soal konflik kepentingan. Maknanya adalah situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/ atau tindakannya.
Bhima menuturkan, pejabat pajak yang memiliki saham di perusahaan di bidang konsultan pajak jelas ada konflik kepentingannya. Dia menilai seharusnya sudah jelas rambu-rambunya tidak boleh memiliki saham di perusahaan swasta termasuk konsultan pajak.
“Kan aneh ada petugas pajak menikmati hasil konsultan pajak. Ini yang membuat kebijakan pajak cenderung bias, bahkan menguntungkan klien konsultan pajak,” tutur Bhima.
Dia pun mencontohkan bagaimana konflik kepentingan itu muncul. Misalnya, konsultan pajak melayani klien wajib pajak yang ingin agar pajak disetor lebih rendah dari nilai riilnya. Situasi itu memiliki celah bagi oknum petugas pajak. Karena suap antara wajib pajak ke petugas pajak terlalu mencolok, sehingga opsi lain dengan menjadi pemegang saham.
Selanjutnya: “Keuntungan dari hasil kongkalikong..."
