TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus membersihkan institusi dari pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi.
“Kami akan terus membersihkan Kemenkeu dari pegawai yang korupsi dan berkhianat. Kami bekerja sama dengan semua pihak. Terimakasih atas dukungannya,” tulis Sri Mulyani lewat postingannya di akun instagram @smindrawati, Sabtu, 11 Maret 2023.
Baca Juga:
Kemenkeu, kata Sri Mulyani, saat ini juga sedang menginvestigasi 69 pegawai yang beresiko tinggi untuk dilakukan tindakan disiplin sesuai pelanggaran mereka. “Saya minta Itjen Kemenkeu menyampaikan ke publik perkembangan investigasinya,” ucap dia.
Soal data dari PPATK mengenai transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kemenkeu, Sri Mulyani mengaku belum pernah menerima datanya. Informasi yang disampaikan PPATK ke Kemenkeu, dia berujar, tidak sama dengan yang disampaikan kepada Menteri Mahfud MD dan aparat penegak hukum.
Ia lalu menjelaskan informasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diterimanya dari tahun 2007-2023. Dia mengatakan Inspektorat Jenderal Kemenkeu telah menerima informasi sejumlah 266 yang menyangkut 964 pegawai.
Dari total tersebut, 185 informasi adalah atas permintaan Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan 81 inisiatif PPATK. Lalu, ada 352 pegawai menerima hukuman disiplin dari 126 kasus. Selain itu, 86 kasus dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan, 16 kasus dilimpahkan dan ditindaklanjuti aparat penegak hukum.
Lainnya, kata Sri Mulyani, sebanyak 31 kasus tidak dapat ditindaklanjuti karena pegawai pensiun, tidak ada informasi atau menyangkut pegawai non Kemenkeu.
Selanjutnya: “Pak Ivan Yustiavandana Kepala PPATK perlu..."
