TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta dukungan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk menyelesaikan permasalahan di instansinya yang sedang menjadi sorotan. Sejumlah persoalan muncul di Kementerian Keuangan, mulai dari kekayaan janggal Rafael Alun Trisambodo hingga temuan transaksi janggal ratusan pegawai Kemenkeu bernilai Rp 300 triliun.
"Saya sangat senang mendapatkan dukungan dari pak Mahfud, saya juga akan senang kalau dalam kasus ini saya mendapatkan dukungan dan juga terus menerus dorongan," kata Sri Mulyani saat konferensi pers di kantornya, Sabtu 11 Maret 2023.
Selain Kemenkopolhukam, Sri Mulyani juga berharap mendapatkan dukungan dari instansi lain seperti PPATK dan aparat penegak hukum lainnya.
Sri Mulyani berjanji, akan mengawal setiap tindakan koruptif di lembaganya dan akan membuka setiap data, apabila aparat penegak hukum membutuhkannya dalam rangka menindaklanjuti setiap laporan yang menyangkut pegawai Kementerian Keuangan.
"Kalau masih ada data yang berasal dari kami untuk membantu aparat hukum menjalankan langkah-langkah, kami juga akan terus bekerjasama," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan rasa bangganya atas pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebut adanya transaksi janggal senilai Rp 300 triliun.
"Saya sangat senang sekali, keinginan pak Mahfud untuk meyakinkan bahwa kemenkeu dibawah kepemimpinan saya untuk melakukan tindakan yang konsisten," katanya.
Terkait kasus Rafael Alun Trisambodo alias RAT, Sri Mulyani mengatakan, tidak akan menutupi segala data yang dibutuhkan meskipun yang bersangkutan sudah dibebastugaskan sebagai ASN Kementerian Keuangan.
"Dalam hal ini tidak ada yang tidak kami buka, kami akan terus membuka, walaupun (yang bersangkutan) sudah mendapat hukuman disiplin seperti pemberhentian," kata Sri Mulyani. "Kami tentu akan terus mengikuti kasusnya, sehingga apa yang terjadi dengan RAT, maupun ED atau saudara lain yang disebutkan sebagai siklusnya, monggo saya akan terus mendukung langkah-langkah dari penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi aparat penegak hukum."
Menkopolhukam Mahfud Md menjelaskan soal transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan itu berasal dari dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan 467 pegawai Kemenkeu sejak 2009-2023.
“TPPU itu, bukan korupsi sendiri,” ujar dia dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, pada Jumat, 10 Maret 2023.
Mahfud mengatakan soal pemberantasan korupsi, dia memiliki semangat yang sama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “Sehingga apa yang saya lakukan (mengumumkan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun) itu sebenarnya atas harapan dari Ibu Sri Mulyani dan dukungan saya,” kata Mahfud.
Pilihan Editor: Minta PPATK Buka Data Transaksi Janggal Rp 300 T, Sri Mulyani: Hitungannya dari Mana?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | MOH. KHORY ALFARIZI
