TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mewanti-wanti kepada pemerintah dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) soal rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang atau bikin baru. Menurut dia, jika hal itu tidak segera diselesaikan, yang terdampak adalah penumpang.
“Penumpang masalah utamanya. Itu nanti kalau perkiraan saya, enggak tahu ya angka dari mana, tapi ada yang menyebutkan perkiraan itu 200 ribu penumpang itu bisa tidak terangkut potensinya,” ujar dia melalui sambungan telepon pada Rabu, 8 Maret 2023.
Aditya mengatakan bahwa hal itu terjadi jika armada KRL-nya benar-benar berhenti beroperasi dan tidak ada penggantinya. “Tapi kalau misalnya sudah waktunya sedikit antara dihentikan dengan KRL yang baru atau bekas itu dioperasikan ya potensi itu sih enggak ada lagi,” ucap Aditya.
Menurut dia, jika ingin KRL baru, industri dalam negeri seperti PT Industri Kereta Api (INKA) membutuhkan waktu untuk melakukan pengadaan. Aditya mengatakan INKA membutuhkan waktu dua tahun atau estimasinya baru bisa menyediakan trainset pada 2025-2026.
Aditya menyitir data PT KCI yang menyebutkan ada sekitar 10 unit trainset yang purna tugas 2023 dan 19 unit trainset purna tugas pada 2024. Sehingga, kata Aditya, sampai dengan kesiapan PT INKA untuk proses produksinya, perlu ada KRL bekas untuk 10 unit yang pensiun tahun ini.
Artinya, 10 trainset sampai akhir bulan ini harus sudah ada penggantinya. “Sebetulnya proses impornya itu sudah diajukan September 2022 lalu, jadi sebetulnya dihitung-hitung sih kalau Kementerian Perindustrian memberikan izin sih cukup waktu. Tapi karena enggak kunjung memberikan izin ya bisa timbul masalah,” tutur dia.
Aditya mengaku sebenarnya tidak masalah dengan penolakan impor KRL bekas oleh Kemenperin, asalkan industri dalam negeri sudah siap memproduksi KRL. “Menurut saya, harusnya diberikan dispensasi untuk pengadaan KRL bekas impor dalam limit dan periode waktu tertentu,” ujar dia.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan impor KRL bekas dari Jepang tidak boleh terulang lagi. “Catatan yang terpenting adalah perencanaan kebutuhan kereta api seharusnya lebih terstruktur dan sistematis, jangka menengah dan jangka panjang,” ujar Agus.
Dengan begitu, Agus menyatakan semua pemangku kebijakan sudah siap. “Ke depa,n kasus seperti ini, apalagi impor, tidak boleh terulang lagi.”
Selain itu, Agus memberikan catatan lain. Pertama, adalah soal penggunaan produksi hasil industri dalam negeri. Kedua, jika kebijakannya retrofit atau penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama, Agus merekomendasikan tetap tercipta penyerapan tenaga kerja.
Ketiga adalah pelayanan transportasi publik tetap terjaga. “Importasi tetap ada dalam opsi, walaupun tidak prioritas (apalagi barang bekas),” tuturnya.
MOH KHORY ALFARIZI | AMELIA RAHIMA SARI
Pilihan Editor: Soal Geng Rafael Alun Trisambodo, Irjen Kemenkeu: Hanya Terafiliasi Teman SMA dan Keluarga
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
