TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong akselerasi program peremajaan sawit rakyat (PSR). Apa sebabnya?
Airlangga mengatakan sawit adalah salah satu komoditas strategis nasional. Oleh sebab itu, pemerintah terus berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit yang salah satunya dilakukan melalui program PSR atau replanting.
"Dari sisi penyerapan tenaga kerja, perkebunan sawit bisa menyerap secara langsung 16 juta tenaga kerja, baik yang kerja langsung di kebun maupun yang men-support," kata Airlangga dalam acara Munas XI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) yang dihadiri secara virtual, Rabu, 8 Maret 2023.
Perusahaan kelapa sawit, lanjut dia, juga mampu meningkatkan nilai tambah produk dan berkontribusi besar pada penerimaan devisa non migas 2022 sebesar 12,76 persen.
Dia melanjutkan, implementasi PSR dirancang dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit, baik plasma maupun swadaya. Sejak 2015, pemerintah telah mendukung program PSR.
"Tetapi hingga tahun 2022, luas penanaman program PSR baru mencapai 200.000 hektar dari target 540.000 hektar pada tahun 2024," ujar Airlangga.
Untuk mempercepat pencapaian target PSR, lanjut dia, pemerintah membuka akses PSR melalui skema kemitraan. Ini adalah suatu kerja sama saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan mitra, disertai pembinaan dan pengembangan.
Agar target tersebut tercapai, ada beberapa syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu benih yang digunakan untuk PSR harus tersertifikasi dan peremajaan bersifat klaster untuk pekebun yang sudah berada dalam kelembagaan.
Selain itu, perlu komitmen off-taker dari perusahaan swasta maupun BUMN untuk membina pekebun sawit, serta turut memastikan keberhasilan program peremajaan.
Syarat lainnya adalah memenuhi ketentuan pengelolaan kebun berkelanjutan sesuai prinsip dan kriteria ISPO atau Indonesia Sustainable Palm Oil. Dengan begini, kebun-kebun rakyat bisa mendapat sertifikat ISPO.
"Dengan syarat tersebut, tentu kita mendorong ketersediaan bibit harus disiapkan secara baik. Kerja sama off-taker tentu harus didorong agar pembina pekebun dapat mendorong program replanting ini termasuk membuat program ini bankable,” ungkap Airlangga.
Pilihan Editor: Usai Ditegur Jokowi dan Luhut, Menteri Zulkifli Hasan Percepat Realisasi Bursa Sawit
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
