Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bapanas Cabut Kesepakatan Batas Atas Harga Beras dan Gabah

image-gnews
Aktivitas bongkar muat beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu, 22 Februari 2023. Menjelang bulan Ramadan, harga beras di masyarakat semakin melambung tinggi. TEMPO/Tony Hartawan
Aktivitas bongkar muat beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu, 22 Februari 2023. Menjelang bulan Ramadan, harga beras di masyarakat semakin melambung tinggi. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pangan Nasional atau Bapanas mencabut kebijakan batas atas harga beras dan gabah. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pencabutan kebijakan itu dilakukan untuk menjaga harga di tingkat petani, penggiling, dan konsumen. 

Arief mengirimkan surat edaran kepada pelaku usaha penggilingan padi dan Direktur Utama Perum Bulog pada Selasa, 7 Maret 2023. Surat edaran tersebut bernomor 60/TS.03.03/K/03/2023.

"Kami sampaikan bahwa Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor : 47/TS.03.03/K/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Harga Batas atas Pembelian Gabah atau Beras dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," tulis Arief, dikutip dari dokumen surat edaran yang diterima Tempo pada Selasa, 7 Maret 2023. 

Dalam surat edaran tersebut, Arief mengatakan pencabutan batas atas harga beras dan gabah dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya, ihwal perkembangan produksi padi dan kelancaran pasokan gabah dari petani kepada penggilingan padi. Selain itu juga demi menjaga daya saing petani. 

Namun demikian, kata dia, Bapanas mengimbau kepada para pelaku usaha penggilingan padi agar tetap menjaga harga pembelian gabah atau beras yang wajar untuk menciptakan persaingan yang sehat di tingkat petani dan menjaga harga di tingkat konsumen.

Surat edaran itu ditembuskan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian RI, Kepala Satuan Tugas Pangan Kepolisian, dan Kepala Dinas yang membidangi pangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Seperti diketahui pada 20 Februari lalu, Bapanas mengirimkan surat edaran kepada pelaku usaha penggilingan dan Dirut Bulog soal kesepakatan batas atas harga pembelian gabah atau beras. 

Harga batas atas gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp 4.550 per kilogram. Kemudian GKP Tingkat Penggilingan Rp 4.650 per kilogram, Gabah kering giling (GKG) tingkat penggilingan Rp 5.700 per kilogram, dan beras medium di gudang Perum Bulog Rp 9.000 per kilogram.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bapanas memutuskan besaran batas atas harga beras dan gabah usai melakukan rapat koordinasi dengan Perum Bulog, Satgas Pangan Polri, PT Food Station Tjipinang Jaya, Perkumpulan Penggilingan dan Pengusaha Beras Indonesia, dan sejumlah korporasi besar beras di Indonesia.

Lembar kesepakatan batas atas harga beras dan gabah itu juga diteken oleh Kepala Divisi Komersial PT Food Station Tjipinang Jaya (Food Station) Endang, Ernest Ha dari PT Wilmar Padi Indonesia, Yimmy Stephanoes dari PT Surya Pangan Semesta, Budiman dari PT Buyung Poetra Sembada Tbk, Hadiyanto dari PT Belitang Panen Raya, dan Yogi Prabowo dari Menata Citra Selaras.

Sepekan setelah batas atas ditentukan, Serikat Petani Indonesia (SPI) mengatakan harga gabah anjlok hingga menyebabkan petani bangkrut. "Harga gabah di tingkat petani terus mengalami penurunan, Petani bangkrut sebangkrut-bangkrutnya," kata Ketua Umum SPI Henry Saragih melalui keterangannya kepada Tempo, Senin, 27 Februari 2023.

Henry berujar penurunan harga GKP langsung terasa di sejumlah daerah. SPI mencatat di Jawa Timur, seperti di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Mojokerto, harga GKP hari ini jatuh hingga Rp 3.500 per kilogram. Padahal sebelumnya batas atas tersebut dikeluarkan, harga GKP di wilayah itu mencapai Rp 5.600 per kilogram.

RIANI SANUSI PUTRI 

Pilihan Editor: Aturan Baru Penyusunan RKA Terbit, Kemenkeu: Tujuannya Bukan untuk Menghemat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bos Bulog soal Program Makan Bergizi Gratis: Penyerapan Gabah Penting, Kemitraan di Era Modern Tak Bisa Ditawar Lagi

2 hari lalu

Petani tengah memisahkan gabah diarea persawahan kawasan Sukabakti, Beka si, Jawa Barat, Senin, 2 September 2024. Nilai tukar petani (NTP) naik pada Agustus 2024. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. TEMPO/Tony Hartawan
Bos Bulog soal Program Makan Bergizi Gratis: Penyerapan Gabah Penting, Kemitraan di Era Modern Tak Bisa Ditawar Lagi

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengaku siap mendukung program makan bergizi gratis Prabowo Subianto. Apa perannya?


BRI Dampingi Klaster Jeruk Semboro Terapkan Pertanian Berkelanjutan

3 hari lalu

Ketua Klaster Budidaya Jeruk Semboro Imam Sobari di Desa Semboro, Jember, Jawa Timur. Dok. BRI
BRI Dampingi Klaster Jeruk Semboro Terapkan Pertanian Berkelanjutan

BRI Memiliki komitmen kuat dalam mendukung penguatan sektor pertanian di Indonesia. Salah satu bukti komitmen tersebut adalah menjadi mitra strategis bagi para petani Jeruk Semboro dengan pembinaan lewat program Klasterku Hidupku.


Erick Thohir Rombak Direksi Bulog, Serapan Gabah Petani Menjadi Sorotan

3 hari lalu

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pergantian Direksi Perum Bulog dan menetapkan Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog. ANTARA/HO-Bulog
Erick Thohir Rombak Direksi Bulog, Serapan Gabah Petani Menjadi Sorotan

Pengamat pertanian dari CORE, Eliza Mardian, menyoroti langkah Menteri Erick Thohir merombak direksi Bulog. Serapan gabah petani dinilai belum maksima


Harga Bahan Pokok yang Naik Hari Ini: Beras, Bawang, Daging Sapi hingga Minyak Goreng

4 hari lalu

Penjualan daging sapi di Pasar Senen, Jakarta, Selasa 12 Maret 2024. Angka tersebut naik dibanding kemarin Rp 135.740, sedangkan untuk sapi utuh Rp 50.920 harga ini turun dibanding kemarin Rp 52.220 per kilogramnya. TEMPO/Tony Hartawan
Harga Bahan Pokok yang Naik Hari Ini: Beras, Bawang, Daging Sapi hingga Minyak Goreng

Sebagian harga bahan pokok hari ini mengalami kenaikan. Namun, sebagian diantaranya turun.


Lemahnya Pemahaman SPI di BPK berpotensi Rugikan Keuangan Negara Rp 235,9 Triliun

10 hari lalu

Suasana uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota BPK oleh Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 3 September 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja dan anggaran Kementeri tahun 2025, pelaksanaan realisasi anggaran dan investasi  sampai Triwulan II tahun anggaran 2024, dan rencana Investasi tahun 2025-2029. TEMPO/M Taufan Rengganis
Lemahnya Pemahaman SPI di BPK berpotensi Rugikan Keuangan Negara Rp 235,9 Triliun

Saat menjalani tes kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK di Komisi XI DPR, Yenny Sucipto sebut perlu ada penguatan komitmen anggota terhadap SPI


Petani di Yogya Pakai 'Oke Google' Viral di Medsos, Bikin Eks Menteri Susi Terkesan

11 hari lalu

Petani di Yogyakarta yang videonya viral karena manfaatkan aplikasi Google Assistant di areal lahannya. Dok. Twitter
Petani di Yogya Pakai 'Oke Google' Viral di Medsos, Bikin Eks Menteri Susi Terkesan

Video seorang pria yang disebutkan sebagai petani milenial asal Yogyakarta memanfaatkan aplikasi Google Assistant dan internet viral di medsos.


Analis Prediksi Banyak Petani Gagal Panen karena Kekeringan di Sejumlah Daerah

12 hari lalu

Petani mengangkut air dari kubangan yang telah digali sedalam dua meter untuk menyiram kebun semangka di area pertanian kawasan Muara Bakti, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin 2 September 2024. Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan selama dua pekan terhitung mulai 30 Agustus hingga 12 September 2024. Status tersebut dituangkan dalam surat keputusan bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep.532BPBD/2024 tenggal 30 Agustus 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Analis Prediksi Banyak Petani Gagal Panen karena Kekeringan di Sejumlah Daerah

Kekeringan diprediksi bakal menyebabkan sejumlah daerah mengalami gagal panen.


Bapanas Catat Harga Sejumlah Komoditas Pangan Mayoritas Naik

17 hari lalu

Dika (32) salah satu penjual cabai sedang memilah cabai hijau di Pasar Bogor, Suryakencana, Bogor, 3 Juni 2024. KEZIA KRISAN
Bapanas Catat Harga Sejumlah Komoditas Pangan Mayoritas Naik

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 06.35 WIB, harga komoditas pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional rata-rata naik


Daftar Formasi CPNS Bapanas 2024 untuk Lulusan D3 hingga S1 dan Kisaran Gajinya

17 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Daftar Formasi CPNS Bapanas 2024 untuk Lulusan D3 hingga S1 dan Kisaran Gajinya

Berikut ini deretan formasi CPNS Badan Pangan Nasional 2024 untuk lulusan D3, D4, dan S1 beserta kisaran gajinya per bulan.


Mentan Bantah Pupuk Subsidi Langka di Karawang: Kalau Ada yang Main-main, Saya Cabut Izinnya

19 hari lalu

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, minta tambahan anggaran Rp 68 triliun untuk kejar target swasembada pangan. Kompleks DPR, Senin, 26 Agustus 2024. Tempo/Ilona
Mentan Bantah Pupuk Subsidi Langka di Karawang: Kalau Ada yang Main-main, Saya Cabut Izinnya

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan saat ini tidak ada kelangkaan pupuk subsidi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.