Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cegah Mafia Tanah, BPN Terbitkan Sertifikat Tanah Digital Mulai April 2023

image-gnews
Tangkapan layar - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam diskusi bertajuk Sikap Publik Terhadap Program Reformasi Pertanahan dan Perpajakan oleh Indikator Politik Indonesia, di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.
Tangkapan layar - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam diskusi bertajuk Sikap Publik Terhadap Program Reformasi Pertanahan dan Perpajakan oleh Indikator Politik Indonesia, di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2022. ANTARA/Muhammad Heriyanto/am.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mulai memberlakukan sertifikat elektronik untuk bukti kepemilikan atas tanah mulai bulan April 2023 Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, untuk mengawali pemberlakuan sertifikat elektronik tersebut, pihaknya akan memulai dari barang milik negara (BMN). 

"Kementerian ATR/BPN akan mulai menerapkan sertifikat elektronik yang pertama nanti di bulan April, terhadap BMN," kata Hadi saat membuka Rakernas Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa 7 Maret 2023. 

Hadi mengatakan, tujuan mendigitalisasi sertifikat tanah tersebut selain untuk menghemat kertas juga untuk menghindari mafia tanah. "Dalam kemajuannya seluruh sertifikat kami berlakukan secara elektronik, ini akan mengurangi sampai 90 persen mafia," katanya. 

Selain itu, program ini juga diharapkan bisa mengurangi 40 persen antrian pendaftaran sertifikat tanah di kantor-kantor pertanahan karena pelayanannya pun akan dibuat secara elektronik. "Kenapa kami melaksanakan untuk BMN dulu, karena asetnya banyak sekali. Sertifikat yang ada di sana kalau ditumpuk itu bisa satu ruangan sendiri," kata Hadi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemberlakuan sertifikat elektronik ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik yang berlaku sejak 12 Januari 2021.  Nantinya, pemerintah akan menarik seluruh bukti kepemilikan tanah atau sertifikat fisik dan digantikan dalam bentuk elektronik atau digital.

Pilihan Editor: Erick Thohir dan Dirut Pertamina Putuskan Relokasi Depo BBM Plumpang ke Lahan Pelindo

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menkopolhukam Sebut Pemerintah Masih Berupaya Pulihkan 7 Layanan Publik dari 6 Instansi Pascaperetasan

2 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai penandatanganan berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Aset ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara (BIN), badan Pengawasan Pemilu, BPS, dan Ombudsman. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menkopolhukam Sebut Pemerintah Masih Berupaya Pulihkan 7 Layanan Publik dari 6 Instansi Pascaperetasan

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyebut pascaperetasan Pusat Data Nasional Sementara, pemerintah telah memulihkan 30 layanan publik daring.


Pengamat Sarankan Prabowo-Gibran Tak Eksekusi Pembentukkan Badan Penerimaan Negara

2 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Pengamat Sarankan Prabowo-Gibran Tak Eksekusi Pembentukkan Badan Penerimaan Negara

Ekonom menyarankan pemerintahan baru Prabowo-Gibran undur pembentukkan Badan Penerimaan Negara (BPN) hingga terciptanya stabilitas ekonomi dan politik


Bantah Revisi UU TNI Kembalikan Peran Dwifungsi, Menkopolhukam: Itu Masa Lalu

3 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri rapat dengar pendapat publik soal RUU TNI-Polri, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Bantah Revisi UU TNI Kembalikan Peran Dwifungsi, Menkopolhukam: Itu Masa Lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto membantah jika perluasan wewenang TNI aktif yang tertuang di Revisi Undang-undang atau RUU TNI mengembalikan peran dwifungsi TNI.


Revisi UU TNI Perluas Wewenang Militer, Menkopolhukam Klaim Sesuai Kebutuhan

3 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Revisi UU TNI Perluas Wewenang Militer, Menkopolhukam Klaim Sesuai Kebutuhan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyatakan, bahwa wewenang TNI bakal diperluas hingga bisa menduduki jabatan di kementerian atau lembaga lain. Perluasan wewenang militer yang masih aktif itu tertuang dalam Revisi Undang-undang atau RUU TNI.


Dapat Mandat dari Jokowi, Menkopolhukam Gelar Dengar Pendapat Bahas Revisi UU TNI-Polri

3 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri rapat dengar pendapat publik soal RUU TNI-Polri, di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis, 11 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Dapat Mandat dari Jokowi, Menkopolhukam Gelar Dengar Pendapat Bahas Revisi UU TNI-Polri

Menkopolhukam Hadi mengatakan, bahwa mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mengkoordinasikan RUU TNI-Polri ini. Jokowi, katanya, meminta agar pembahasan RUU ini dilakukan secara hati-hati dan tidak bertentangan dengan konstitusi.


Menkopolhukam Hadi Sebut Progres Pembangunan Venue PON Sudah di Atas 70 Persen

3 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai penandatanganan berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Aset ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara (BIN), badan Pengawasan Pemilu, BPS, dan Ombudsman. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menkopolhukam Hadi Sebut Progres Pembangunan Venue PON Sudah di Atas 70 Persen

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto meninjau pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 di sela-sela kunjungan kerjanya di Sumatera Utara pada Rabu, 10 Juli 2024. Dia menyebut, hingga kini progres pembangunan venue sudah mencapai 71,86 persen.


Sentra Gakkumdu Antisipasi Pelanggaran Pilkada di 4 Titik Wilayah Sumatera, Di Mana Saja?

4 hari lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Rapat perdana Satgas Pemberantasan Judi Online itu digelar setelah dibentuknya satgas tersebut oleh Presiden Jokowi pada 14 Juni 2024 dalam upaya percepatan pemberantasan judi online secara tegas dan terpadu. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Sentra Gakkumdu Antisipasi Pelanggaran Pilkada di 4 Titik Wilayah Sumatera, Di Mana Saja?

Menkopolhukam meminta seluruh anggota Sentra Gakkumdu berupaya mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada.


Bawaslu Berharap Tak Ada Putusan Pengadilan di Tengah Tahapan Pilkada 2024, Ini Alasannya

4 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Bawaslu Berharap Tak Ada Putusan Pengadilan di Tengah Tahapan Pilkada 2024, Ini Alasannya

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP bersikap adil dan netral dalam Pilkada 2024.


Legiun Veteran Temui Menkopolhukam, Titip Pesan ke Jokowi agar Naikkan Tunjangan

7 hari lalu

Suasana pelantikan  Legiun Veteran Indonesia (LVRI) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 November 2023. TEMPO/Subekti.
Legiun Veteran Temui Menkopolhukam, Titip Pesan ke Jokowi agar Naikkan Tunjangan

Dana kehormatan dan tunjangan bagi Legiun Veteran disebut hanya naik satu kali selama pemerintahan Jokowi.


Pemain Judi Online Didominasi Masyarakat Miskin, Ini Kata Pakar

8 hari lalu

Tiga dari empat pelaku promoter Judi Online dihadirkan saat Satreskrim Polres Bogor merilis pemberantasan judi online di Mapolres Bogor, Cibinong. Selasa, 2 Juli 2024. Dok. Polres Bogor
Pemain Judi Online Didominasi Masyarakat Miskin, Ini Kata Pakar

Pakar Sosial menilai para bandar judi online memang sengaja mengincar masyarakat berpenghasilan rendah.