TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyambangi kediaman Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Tsaquf atau Gus Yahya di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Maret 2023 lalu.
Pertemuan itu dilakukan pasca Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyerukan boikot tak bayar pajak buntut dari kasus penganiayaan oleh Mario Dandy Satrio, anak pejabat pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa, 28 Februari 2023.
Said Aqil menyerukan masyarakat, terutawa warga NU, untuk tidak membayar pajak jika RAT terbukti melakukan penyelewengan pajak. Dia berujar, kasus anak RAT yang melakukan tindakan penganiayaan itu mengingatkannya pada kasus Gayus Tambunan.
“Keputusan para kyai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan menempuh sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak, waktu itu," kata Said dalam video di Instagram pribadinya, Selasa, 28 Februari 2023.
Dirjen Pajak Suryo Utomo Datangi PBNU
Mengutip NU Online, mulanya Suryo di dampingi pejabat DJP mengunjungi kantor PBNU di Jalan Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat sekitar pukul 08.00 WIB pagi. Kedatangannya disambut H Yusuf Hamka dan Ning Alissa Wahid. Namun tak lama berselang, pertemuan itu tiba-tiba berpindah tempat ke kediaman Gus Yahya di daerah Menteng, Jakarta Pusat.
Kunjungan Dirjen Pajak ke PBNU itu disebut merupakan pertemuan rutin dan bersifat silaturahmi. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Pajak memohon dukungan dari seluruh masyarakat khususnya warga NU untuk terus berpartisipasi membangun Indonesia melalui pembayaran pajak.
“Kami dari Direktorat Jenderal Pajak hari ini bersilaturahmi, maksud dan tujuannya mengajak kita semua, khususnya masyarakat NU untuk terus berpartisipasi melaksanakan pembangunan nasional, menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak,” kata Suryo dalam keterangan resmi.
Menanggapi hal itu, Gus Yahya menerima kedatangan Dirjen Pajak dan mengatakan akan selalu mendukung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengumpulkan pajak yang digunakan untuk membangun negara. “Keluarga NU bersama para ulamanya akan istiqomah, senantiasa di pihak negara dan apa yang menjadi kepentingan negara,” ujar Gus Yahya.
Meski demikian, Gus Yahya tetap meminta agar para aparatur negara terkait selalu menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. “Kami menyeru pemerintah agar organ-organ dan aparaturnya bertindak akuntabel dalam menjalankan tugas negara. NU selalu siap sedia demi kepentingan negara termasuk melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik tidak benar dari aparatur negara,” tambahnya.
Pilihan Editor: 3 Respons Pernyataan Said Aqil Serukan Warga NU Tak Bayar Pajak Jika Diselewengkan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
