Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ada Seruan Boikot Bayar Pajak, Gus Yahya: NU Istiqomah di Pihak Negara, Tapi Juga Tuntut..

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (tengah) didampingi Ketua PBNU Amin Said Husni (kiri) dan Wasekjen Rahmat Hidayat Pulungan (kanan) memberikan keterangan pers peluncuran Mars Satu Abad NU di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Jumat 6 Januari 2023. PBNU secara resmi meluncurkan Mars Satu Abad NU yang berjudul Merawat Jagat Membangun Peradaban dengan lirik diciptakan oleh Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) dan aransemen musik oleh Tohpati. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (tengah) didampingi Ketua PBNU Amin Said Husni (kiri) dan Wasekjen Rahmat Hidayat Pulungan (kanan) memberikan keterangan pers peluncuran Mars Satu Abad NU di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Jumat 6 Januari 2023. PBNU secara resmi meluncurkan Mars Satu Abad NU yang berjudul Merawat Jagat Membangun Peradaban dengan lirik diciptakan oleh Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) dan aransemen musik oleh Tohpati. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, memastikan organisasi NU di bawah kepemimpinanya akan berpihak kepada kepentingan negara. Hal itu disampaikan usai ditemui Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo pada hari ini.

“Ya, kalau untuk selain warga NU, monggo saja. Tetapi, bahwa warga NU bersama-sama dengan para ulamanya itu akan istiqomah senantiasa di pihak negara. Apa pun yang menjadi kepentingan negara, kita akan bela,” kata Gus Yahya, Kamis, 2 Maret 2023. 

Pertemuan itu dilakukan usai ramai isu boikot membayar pajak akibat pamer harta di media sosial oleh Mario Dandy, anak pejabat eselon III Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Selain Mario, belakangan ada juga pejabat Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Eko Darmanto berharta belasan miliar dan sering pamer kekayaan di media sosial.  

Meski mendukung sepenuhnya kepentingan negara, Gus Yahya juga menuntut akuntabilitas pemerintah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pihaknya juga siap mengawasi dan mendorong masyarakat ikut mengontrol pemerintahan. 

“Yang jelas, NU ikut menuntut akuntabilitas pemerintah demi kepentingan negara. Kita jelas menyeru kepada pemerintah, semua, organ-organ maupun aparatusnya, untuk bertindak akuntabel di dalam menjalankan tugas-tugas negara,” ungkap Gus Yahya. 

Demi kepentingan negara itu pula, kata Gus Yahya, NU akan selalu siap sedia ikut mengawasi dan melakukan upaya-upaya memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi praktik-praktik yang dijalankan pemerintah. 

“Supaya ke depan, sungguh-sungguh semua yang dilakukan betul-betul untuk kepentingan negara,” katanya.

Selanjutnya: Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan...

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Yahya Cholil Staquf dan Haedar Nashir Bertemu, Ini Profil Ketua Umum PBNU dan Muhammadiyah

1 hari lalu

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf (kanan) menerima kehadiran dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir di Gedung Nahdlatul Ulama, Jakarta, Kamis, 25 Mei 2023. Pertemuan tersebut dilakulan dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan membahasan isu terkini yang terjadi di Indonesia. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Yahya Cholil Staquf dan Haedar Nashir Bertemu, Ini Profil Ketua Umum PBNU dan Muhammadiyah

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir bertemu. ini profil ketua organisasi Islam terbesar di Indonesia.


STNK Diblokir 2 Tahun Berturut Tak Bayar Pajak, Ini Syarat Perpanjang Setahun dan 5 Tahunan

1 hari lalu

Petugas mengecek dokumen STNK milik warga yang akan membayar pajak kendaraan secara daring melalui sepeda motor Sijempol di Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, Aceh, 22 Oktober 2021. Kehadiran Sijempol diharapkan selain mempermudah masyarakat membayar pajak juga bisa meningkatkan capaian pendapatan pajak kendaraan yang secara otomatis mengurangi jumlah kendaraan yang menunggak pajak di Aceh. ANTARA FOTO/RAHMAD
STNK Diblokir 2 Tahun Berturut Tak Bayar Pajak, Ini Syarat Perpanjang Setahun dan 5 Tahunan

Begini cara perpanjang STNK setiap tahun dan 5 tahunan. Ingat, 2 tahun tak bayar pajak berturut, langsung diblokir.


Mahfud Md Bicara Politik Inspiratif saat Bertemu Ketua Umum PBNU Gus Yahya

2 hari lalu

Menko Polhukam Mahfud Md melakukan silaturahim dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf, di gedung PBNU, Jakarta, Jumat, 26 Mei 2023. Istimewa
Mahfud Md Bicara Politik Inspiratif saat Bertemu Ketua Umum PBNU Gus Yahya

Mahfud Md menyebut pemerintah sering mendiskusikan perihal persoalan nilai-nilai Islam dalam perspektif keindonesiaan.


Mario Dandy Tersenyum sebelum Jalani Tes Kesehatan jelang Diserahkan ke Jaksa

3 hari lalu

Mario Dandy dan Shane Lukas jalani pemeriksaan di Biddokkes Polda Metro Jaya, Jumat, 26 Mei 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mario Dandy Tersenyum sebelum Jalani Tes Kesehatan jelang Diserahkan ke Jaksa

Tersangka penganiayaan, Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lambantoruan, menjalani tes kesehatan di Polda Metro Jaya


MK Putuskan Pengadilan Pajak Tak Lagi di Bawah Kemenkeu, Beralih ke Mahkamah Agung

3 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 24 Mei 2023. Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai MK dapat terpenuhi. Publik diharapkan terlibat dan berpartisipasi menjaga kiprah MK. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi. TEMPO/Subekti.
MK Putuskan Pengadilan Pajak Tak Lagi di Bawah Kemenkeu, Beralih ke Mahkamah Agung

MK memutuskan untuk menggeser kewenangan pembinaan dan organisasi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung (MA).


Gus Yahya Larang Para Capres dan Cawapres Gunakan Identitas NU dalam Pemilu 2024

3 hari lalu

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nasir (kedua dari kiri) didampingi Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu'ti (kiri) bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf (kedua dari kanan) didampingi Wakil Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Amin Said Husni (kanan) saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Gedung Nahdlatul Ulama, Jakarta, Kamis, 25 Mei 2023. Pertemuan tersebut dilakulan dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan membahasan isu terkini yang terjadi di Indonesia. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gus Yahya Larang Para Capres dan Cawapres Gunakan Identitas NU dalam Pemilu 2024

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf melarang para capres atau cawapres menggunakan identitas Nahdlatul Ulama sebagai modal politik di Pemilu 2024.


Larang Identitas NU Dipakai Modal Politik Pemilu, Gus Yahya: Mereka Harus Punya Kredibilitasnya Sendiri

3 hari lalu

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan 1444 H. Foto: PBNU
Larang Identitas NU Dipakai Modal Politik Pemilu, Gus Yahya: Mereka Harus Punya Kredibilitasnya Sendiri

Ketua Umum PBNU Gus Yahya berujar setiap politikus harus berkompetisi menggunakan prestasi dan kredibilitasnya masing-masing.


OJK Sebut Sudah Pakai Anggaran Rp 3 Triliun, Rinciannya?

3 hari lalu

Mirza Adityaswara. ojk.go.id
OJK Sebut Sudah Pakai Anggaran Rp 3 Triliun, Rinciannya?

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan sudah memakai anggaran sebanyak Rp 3,007 triliun. Bagaimana rinciannya?


Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Temui Gus Yahya di Kantor PBNU

4 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengunjungi kantor PBNU, Jakarta pada Kamis 25 Mei 2023. Kedatangan sejumlah pengurus Muhammadiyah ke kantor PBNU itu dilakukan dalam rangka bersilaturahmi. TEMPO/Mirza Bagaskara
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Temui Gus Yahya di Kantor PBNU

Sejumlah Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Jakarta


5 Fakta Berkas Perkara Mario Dandy yang Dinyatakan Lengkap

4 hari lalu

Tersangka Mario Dandy Satriyo (kanan) tampak menangis saat melakukan adegan rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora di Perumahan Green Permata Residences, Pesanggrahan, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
5 Fakta Berkas Perkara Mario Dandy yang Dinyatakan Lengkap

Berkas perkara kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas Rotua Pangodian Lumbatoruan terhadap David Ozora dinyatakan lengkap