Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Singgung Banyak Gedung Aset Negara Terbengkalai di Tengah Kota: Nilainya Luar Biasa

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung soal aset gedung milik sejumlah Badan Layanan Umum (BLU) yang terbengkalai. Padahal aset tersebut memiliki nilai yang fantastis karena berada di lokasi yang strategis di tengah kota. 

"Ada yang bahkan di tengah-tengah keramaian tapi didiamkan saja tanpa memikirkan bahwa lokasi yang strategis memberikan nilai yang luar biasa," tutur Sri Mulyani dalam rapat koordinasi BLU 2023 yang disaksikan secara virtual melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan pada Kamis, 2 Maret 2023. 

Mantan Managing Director World Bank itu mengatakan nilai aset tersebut bisa tergerus apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, ia meminta agar pengelola dan dewan pengawas BLU melakukan upaya yang strategis agar bisa terus meningkatkan nilai aset negara ini. 

Bahkan, kata dia, aset gedung tersebut akan menjadi beban bagi negara apabila tidak dikelola melalui pemeliharaan yang benar. Padahal, ia menemukan pemakaian gedung-gedung  tersebut seringkali tidak optimal. 

Aset negara jangan dibiarkan tidur

Sebelumnya, Sri Mulyani pun mengingatkan pengelola BLU jangan sampai aset negara yang berada dibawah pengelolaannya dibiarkan tidur. "Ini yang saya sering mengatakan asetnya jangan dibiarkan tidur. Bapak dan ibu kerjanya luar biasa, asetnya harus bekerja, coba dilihat," tuturnya. 

Adapun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mencatat nilai aset negara di bawah kelola 264 BLU di seluruh Indonesia mencapai Rp 1.170 triliun. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BLU pada 2022 sebesar Rp 89,5 triliun. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Angka PNBP dari BLU tersebut, tutur Sri Mulyani, sebetulnya tumbuh tinggi hingga 113,57 persen. Namun menilai yang seharusnya menjadi sorotan bukan PNBP yang dihasilkan melainkan berapa besaran yang pantas didapatkan BLU dengan nilai aset Rp 1.170 triliun. 

Terlebih, BLU mendapatkan suntikan dana secara langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain untuk pengelolaan aset, dana APBN mengalir ke BLU untuk gaji karyawan dan juga dana bergulir. 

"Jadi jangan BLU-nya merasa enggak dapat APBN, enggak dapat suntikan dari kementerian sehingga ya sudah didiamkan saja, padahal bisa memberikan nilai yang luar biasa," kata Sri Mulyani. 

Pilihan Editor: Wamenkeu Sebut Kendaraan Bermotor Tak Bisa Digunakan Bila Tak Bayar Pajak, Properti Bisa Kena Segel Jika..

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sebut Proyek Rempang Eco City Tak Gunakan APBN, Bahlil: Riil Bisnis Badan Usaha Milik Swasta

3 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers 'Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi Sebagai Kedaulatan Negara' di kantornya, Jakarta, Jumat, 30 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Sebut Proyek Rempang Eco City Tak Gunakan APBN, Bahlil: Riil Bisnis Badan Usaha Milik Swasta

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan proyek Rempang Eco City tidak akan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).


Transfer ke Daerah bentuk Pemerataan Pembangunan Ekonomi

7 jam lalu

Transfer ke Daerah bentuk Pemerataan Pembangunan Ekonomi

Para founding fathers telah meletakkan dasar-dasar kenegaraan berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menerapkan sistem desentralisasi.


DPR Ketok Palu, Sri Mulyani Siap Cairkan PMN 2023 untuk 16 BUMN Ini

8 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 September 2022. Rapat tersebut membahas dan persetujuan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Ketok Palu, Sri Mulyani Siap Cairkan PMN 2023 untuk 16 BUMN Ini

Komisi XI DPR RI telah menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tahun anggaran 2023.


Jokowi: Kereta Cepat Bukan Untung Rugi, yang Penting Rakyat Dilayani

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan keterangan pers di Stasiun Padalarang usai menjajal Kereta Cepat Jakarta - Bandung pada Senin, 2 Oktober 2023, usai peresmian proyek Whoosh. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Kereta Cepat Bukan Untung Rugi, yang Penting Rakyat Dilayani

Presiden Jokowi menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, bukan soal untung dan rugi.


Jokowi Irit Bicara saat Ditanya APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Halim, Jakarta, Senin 2 Oktober 2023. Presiden meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinamakan Whoosh untuk dioperasionalkan secara umum. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi Irit Bicara saat Ditanya APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat

Presiden Joko Widodo alias Jokowi irit bicara saat ditanya mengenai APBN yang dijadikan jaminan utang untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.


Budiman Sudjatmiko: Jika Prabowo Memegang Kekuasaan, Ini Tugas Utamanya

1 hari lalu

Budiman Sudjatmiko. ANTARA
Budiman Sudjatmiko: Jika Prabowo Memegang Kekuasaan, Ini Tugas Utamanya

Ketua Dewan Pembina Relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu), Budiman Sudjatmiko sebut jika Prabowo memegang kekuasaan ini yang harus dilakukan.


Jokowi Waswas Soal Ketahanan Pangan, Begini Cara Soeharto Wacanakan Swasembada Pangan Era Orde Baru

1 hari lalu

Ilustrasi musim panen. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Waswas Soal Ketahanan Pangan, Begini Cara Soeharto Wacanakan Swasembada Pangan Era Orde Baru

Kebijakan sejumlah negara mengerem ekspor bahan pangan membuat Presiden Jokowi waswas. Bagaimana masa Soeharto wacanakan swasembada pangan?


Percepat Transformasi Ekonomi, Ini Bukti Nyata Upayanya

2 hari lalu

Percepat Transformasi Ekonomi, Ini Bukti Nyata Upayanya

Kebijakan fiskal yang diimplementasikan melalui (APBN) merupakan salah satu instrumen kebijakan penting yang dimiliki oleh Pemerintah.


Hadiri Berlin Global Dialogue, Sri Mulyani: Indonesia akan Jadi Model Keberhasilan Transisi Energi Hijau

3 hari lalu

Petugas memegang alat pengisi daya kendaraan listrik dalam pameran Festival Energi Terbarukan [RE]Spark di Jakarta, Kamis 2 Juni 2022. Kegiatan tersebut dalam rangka memfasilitasi startup energi terbarukan yang telah tergabung dalam program inkubasi dan akselerasi New Energy Nexus Indonesia serta mitra-mitra startup inovatif lainnya untuk menunjukan inovasinya demi tercipta ekonomi hijau di Indonesia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Hadiri Berlin Global Dialogue, Sri Mulyani: Indonesia akan Jadi Model Keberhasilan Transisi Energi Hijau

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir di Berlin Global Dialogue di Berlin, Jerman. Sebut Indonesia akan jadi model keberhasilan transisi energi hijau.


Bursa Karbon Sudah Diresmikan, Sampai Mana Progres Aturan Penerapan Pajak Karbon?

5 hari lalu

Ilustrasi pajak karbon. Shutterstock
Bursa Karbon Sudah Diresmikan, Sampai Mana Progres Aturan Penerapan Pajak Karbon?

Kemenkeu masih mematangkan regulasi mengenai pajak karbon, seiring dengan peluncuran Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon.