Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Jenis Pajak Unik: Ada Pajak Anjing hingga Pajak Jomblo

image-gnews
Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Slogan “Orang bijak, bayar pajak” terus menjadi jargon yang ditanamkan pemerintah di ingatan masyarakat. Dilansir dari buku manajemen pajak tulisan Indra Mahardika Putra, Charles E. McLure ekonom dari Stanford University menutuakan, Pajak adalah kewajiban finansial yang dibebankan kepada individu atau suatu lembaga badan usaha untuk membiayai fasilitas publik. 

Menurut Charles, pajak adalah bentuk kontribusi rakyat untuk memakmurkan negara, uang pajak biasa digunakan untuk sarana publik, layanan, hingga fasilitas yang disediakan negara. Jenis pajak ada bermacam-macam. Di Indonesia misalnya dikenal pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak barang mewah, dan beberapa lainnya. Selain itu, terdapat berbagai jenis pajak yang unik berbeda di negara lain.

Dilansir dari berbagai sumber, inilah 5 pajak unik yang diterapkan di sejumlah negara: 

1. Pajak Anjing

Pajak anjing merupakan pungutan kepada orang yang memelihara anjing. Melansir dari pajakku.com, Pajak ini diterapkan di sejumlah negara seperti Swiss. Bagi orang yang tidak membayar pajak anjing, berdasarkan aturan yang berlaku di sana, negara bisa menembak mati anjing tersebut. 

Selain Swiss, pajak anjing juga diterapkan di negara Jerman. Melansir dari buku Banyak Jalan Menuju Jerman, pajak anjing di Jerman sudah diterapkan sejak tahun 1500-an.  Saat itu, petani yang memelihara anjing dipungut pajak sebagai biaya pembersihan kotoran anjing. Semakin ganas dan besar seekor anjing, pajaknya pun semakin besar. Pajak anjing tersebut berlaku sampai sekarang. Dana pajak anjing digunakan pemerintah Jerman untuk membiayai manajemen pembersihan kotoran hewan.   

2. Pajak Jomblo 

Terdapat istilah yang dikenal dengan ‘single penalty’ di Amerika Serikat. Hal ini dijelaskan dalam konteks membayar pajak. Berdasarkan sistem pajak di negeri Paman Sam tersebut, melansir dari Cold Stream,  bagi mereka yang jomblo atau belum menikah, mereka akan membayar pajak lebih banyak dibandingkan mereka yang telah berkeluarga.

Hal ini disebabkan oleh penghasilan yang diperoleh oleh orang jomblo dikenakan persentase pajak yang lebih tinggi daripada penghasilan sepasang orang yag telah menikah. Tak hanya itu, jaminan sosial yang didapatkan oleh mereka yang jomblo lebih sedikit karena orang yang menikah dapat mengambil keuntungan dari pasangan yang masih hidup dan juga yang telah meninggal.

3. Pajak Obesitas 

Pada tahun 2008, Jepang memperkenalkan jenis pajak baru yang berupaya menekan obesitas dengan mengukur pertumbuhan lingkar pinggang. Melansir dari India Times, bagi warga negara jepang yang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas, maka akan dikenakan pajak. Setiap tahunnya dilakukan pengukuran lingkaran pinggang (Metabo). Jika melebihi dari normal maka akan dikenakan pajak.

Dibentuknya aturan tersebut dipicu oleh ledakan konsumsi junk food. Sejak saat itu, Jepang memberlakukan hukuman berat kepada perusahaan dan otoritas sipil jika mereka gagal memenuhi target yang telah ditetapkan pada ukuran berat dan pinggang. Berkat undang-undang ini, tingkat obesitas di Jepang turun menjadi hampir 3,5 persen, salah satu yang terendah di dunia.

4. Pajak Menyiram Toilet 

Di negara bagian Amerika Serikat, Maryland, diberlakukan pajak untuk menyiram toilet. Uang terkumpul dari pajak tersebeut digunakan untuk menjalankan Program Restorasi Teluk Chesapeake. Melansir dari TIF, pajak ini pertama kali diterapkan pada tahun 2004 dengan tujuan untuk mengontrol penggunaan air dan juga pengelolaan limbah.

Masyarakat Maryland dikenakan pajak sebesar 60 USD per tahun dengan tarif tetap 5 USD per bulan. Efek dari kebijakan tersebut mulai terlihat tiga belas tahun setelah pajak pertama kali diterapkan pada tahun 2004. Kejernihan air teluk mulai membaik, tutupan rumput bertambah luas, dan udara segar tersedia di setiap area untuk pertama kalinya dalam satu dekade.

5. Pajak Tato 

Pada umumnya, layanan untuk tato, tindik badan, hingga salon rambut dikecualikan dari kewajiban untuk membayar pajak bagi yang menggunakan layanan tersebut. Meski demikian, tidak untuk penduduk Arkansas yang harus membayar pajak 6 persen untuk menggunakan layanan tersebut.

Melansir dari Piligrim, Penggunaan layanan tato dan tindik badan, serta perawatan yang menggunakan elektrolisis juga memenuhi unsur wajib pajak. Oleh karena itu, mencukur rabut di Arkansas pun akan dikenakan biaya tambahan oleh pajak.

PUTRI INDY SHAFARINA

Pilhan Editor: Daftar Pejabat Ditjen Pajak Berharta Fantastis, Teranyar Rafael Alun Trisambodo

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram http://tempo.co/. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DJP Resmikan Pusat Pajak Indonesia di Australia, INTACT Australia

1 hari lalu

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
DJP Resmikan Pusat Pajak Indonesia di Australia, INTACT Australia

INTACT Australia adalah satu-satunya pusat pajak Indonesia di Australia dan salah satu dari dua pusat internasional di dunia


Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

1 hari lalu

Pengusaha Jusuf Hamka saat tiba di kediaman Pakar Hukum Tata Negara Mahfud Md di Kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 13 Juli 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Jusuf Hamka Mengeluh Rajin Bayar Pajak, Tapi Negara Belum Bayar Utang Padanya Sejak Krismon

Menurut Jusuf Hamka, Mahfud MD membenarkan soal isi surat yang sempat dikirim Mahfud saat masih menjabat sebagai Menkopolhukam ke Kementerian Keuangan


Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

Anggota BPH Migas Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite.


Pemerintah Keir Starmer Dapat Warisan Ekonomi Inggris yang Terburuk Sejak Perang Dunia II

4 hari lalu

Pedagang menunjukkan kondisi daging kepada pembeli di Pasar Smithfield, London, Inggris, 19 November 2021. Tak seperti pasar pada umumnya yang beroperasi setengah atau sepanjang hari, pasar daging ini hanya buka pada pukul 12 tengah malam hingga pukul 7 pagi. REUTERS/Hannah McKay
Pemerintah Keir Starmer Dapat Warisan Ekonomi Inggris yang Terburuk Sejak Perang Dunia II

Pemerintahan Inggris yang baru mendapat warisan perekonomian Inggris terburuk sejak perang dunia II.


Kanwil DJP Jakarta Barat Catat Penerimaan Pajak Sebesar Rp 31,65 Triliun per Semester I 2024

5 hari lalu

Kanwil DJP Jakarta Barat. Istimewa
Kanwil DJP Jakarta Barat Catat Penerimaan Pajak Sebesar Rp 31,65 Triliun per Semester I 2024

Jumlah penerimaan pajak tersebut setara 48,82 persen dari target APBN 2024


Luhut dan Jokowi Gaungkan Bentuk Family Office, Ini Sorotan Berbagai Pihak

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan), didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), berjalan menuju ruangan pembukaan Our Ocean Conference di Nusa Dua, Bali, Senin, 29 Oktober 2018. ANTARA/MediaOOC2018/Prasetia Fauzani
Luhut dan Jokowi Gaungkan Bentuk Family Office, Ini Sorotan Berbagai Pihak

Sejumlah pihak menanggapi rencana pemerintah membentuk family office atau kantor keluarga yang diusulkan Luhut Binsar Pandjaitan.


Akhir Pekan Rupiah Ditutup Menguat, Analis Prediksi Senin Depan Bergerak Fluktuatif

9 hari lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Akhir Pekan Rupiah Ditutup Menguat, Analis Prediksi Senin Depan Bergerak Fluktuatif

Rupiah sempat menguat 55 poin di level Rp16.277 dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.330.


74 Juta Wajib Pajak Sudah Jadikan NIK sebagai NPWP, Ini Pesan DJP

9 hari lalu

Tampilan situs DJP Online
74 Juta Wajib Pajak Sudah Jadikan NIK sebagai NPWP, Ini Pesan DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 74 juta wajib pajak sudah memadankan NIK-NPWP. Berapa yang tersisa?


Jokowi Tanya Menkes, Kenapa Alat Kesehatan dan Harga Obat Mahal?

11 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023. Rapat tersebut membahas strategi dan langkah strategis yang diambil dalam pencegahan dan penanganan dampak polusi udara terhadap kesehatan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Tanya Menkes, Kenapa Alat Kesehatan dan Harga Obat Mahal?

Jokowi pertanyakan ke Menkes Budi Gunadi Sadikin, soal harga obat yang lebih mahal di banding negara lain. Apa sebabnya?


Luhut Beberkan Cara Kerja Family Office, Ekonom: Bakal Sulit Ungkap dan Pajaki Orang Kaya

12 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat ditemui usai mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Luhut Beberkan Cara Kerja Family Office, Ekonom: Bakal Sulit Ungkap dan Pajaki Orang Kaya

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritisi rencana pemerintah membentuk family office atau kantor keluarga.