Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurachman membantah tudingan insentif yang diberikan untuk program biodiesel sangat besar sehingga realisasi subsidi untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) rendah. "Alokasi dana dari BPDPKS sudah sesuai yang diatur ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015," ujarnya saat ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta pada Senin, 27 Februari 2023.
Eddy menjelaskan, dalam Perpres Nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sudah disebutkan berapa dana yang harus digelontorkan BPDPKS untuk program peremajaan tanaman, biodiesel, hingga pengembangan SDM. "Alokasi dana itu disesuaikan dengan kebutuhan," ujarnya.
Misalnya, kata dia, target realisasi subsidi PSR sebesar 180 ribu hektare dengan alokasi Rp 30 juta per hektare. Sehingga, BPDPKS mengalokasikan Rp 5,6 triliun. Sementara, target untuk program biodiesel pada 2023 mencapai 13,15 juta kiloliter. Namun, Eddy menekankan BPDPKS hanya akan menanggung biaya selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dengan HIP solar.
"Nah jadi tergantung. Pernah 4 bulan lalu kami nggak bayar apa-apa karena solar lebih tinggi dari biodiesel," tuturnya.
Sementara pada awal 2023, ia menuturkan harga crude palm oil (CPO) sudah mulai naik, sehingga harga biodiesel juga naik. Sehingga BPDPKS mulai membayar lagi insentif untuk program biodiesel.
Seperti diberitakan sebelumnya, realisasi subsidi program PSR selama lima tahun sangat rendah, yakni hanya 9,93 persen dibandingkan lahan potensial. BPDPKS mencatat sejak tahun 2017 sampai 2022 realisasi subsidi ini hanya mencapai 278.200 hektare dengan nilai sebesar Rp 7,5 triliun. Padahal setidaknya ada 2,8 juta hektare lahan sawit yang potensial untuk diremajakan.
Sedangkan dana BPDPKS yang mengalir ke program biodiesel pada tercatat pada 2021 saja mencapai Rp 51,8 triliun dengan total volume 8,74 juta liter. Data tersebut berdasarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BPDPKS.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung bahkan menyatakan sejumlah wilayah sentra sawit di Tanah Air sama sekali tak mendapatkan subsidi PSR ini. "Beberapa provinsi 0 persen, Riau, Aceh yang pusat pusat itu 0 persen," kata Gulat saat ditemui Senin, 27 Februari 2023.
Pilihan Editor: Begini Sri Mulyani Marah, Minta Dirjen Pajak Suryo Utomo Jelaskan Kekayaannya dan Bubarkan Klub Moge Pajak
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
