TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurachman membeberkan realisasi subsidi program peremajaan sawit rakyat atau PSR. Ia mengatakan sejak 2016 sampai 2022, luas lahan petani rakyat yang mendapatkan subsidi baru 273 ribu hektare dengan nilai Rp 7,5 triliun. Sedangkan targetnya adalah 180 ribu hektare per tahun.
"Sampai dengan saat ini mulai PSR 2016 sampai 2022 yang sudah direalisasikan penyalurannya 273 ribu hektar," kata dia saat ditemui di Hotel Pullman Central park, Jakarta pada Senin, 27 Februari 2023.
Menurutnya, realisasi subsidi program ini rendah lantaran persyaratan yang harus dipenuhi petani sangat berat. Misalnya, lahan tidah boleh berada di kawasan hutan ditambah persyaratan soal legalitas lahan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan), Andi Nur Alamsyah mencatat sejak tahun 2017 sampai 2022 hanya mencapai 278.200 hektare. Padahal, ia menilai setidaknya ada 2,8 juta hektare lahan sawit yang potensial untuk diremajakan. Artinya, realisasi subsidinya baru sekitar 9,93 persen dari total lahan yang potensial.
Menurut dia, realisasi subsidi program PSR rendah lantaran para petani menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Hambatan utamanya, kata dia, adalah pengurusan administrasi untuk kelengkapan pengajuan persyaratan PSR.
Hambatan itu juga disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Gulat Manurung. Menurut dia, petani kesulitan mengurus persyaratan yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian ATR/BPN. Alhasil, produktivitas petani sawit menurun karena penanaman kembali atau replanting tanaman rendah.
Kementerian Pertanian pun telah memanggil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian ATR/BPN. Tujuannya agar terjadi kesepakatan untuk menyederhanakan pengurusan administrasi yang harus dipenuhi petani ketika mengajukan dana subsidi PSR.
Selain itu, Kementan memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja sama mengawasi realisasi penyaluran subsidi program PSR ini. Sehingga pencapaian realisasi subsidi program PSR bisa terakselerasi secara konkrit dan konsisten. Kementan berharap pengumpulan sejumlah pihak juga dapat menjaring masukan dalam merumuskan langkah-langkah yang harus dijalankan.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
