TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah terus mendorong hilirisasi sumber daya mineral dalam negeri. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun menargetkan tahun ini 32 smelter selesai dibangun. Nantinya, sebanyak 12 smelter akan terintegrasi dengan tambang, sedangkan 20 smelter lainnya berdiri independen.
“Saat ini sudah dibangun 21 smelter, dengan 5 smelter terintegrasi dan 16 smelter independen yang mayoritas merupakan smelter nikel,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandi Arif, dalam acara Energy & Mining Outlook 2023 di Jakarta, Kamis, 23 Februari 2023.
Ihwal pengawasan smelter, Irwandi menjelaskan, tanggung jawabnya berada di dua kementerian. Yakni Kementerian ESDM untuk smelter terintegrasi dan Kementerian Perindustrian untuk smelter independen.
Irwandi berharap program smelter tersebut bisa mendorong terwujudnya kemandirian energi dan hilirisasi tambang. Dengan demikian, kontribusinya untuk pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat dapat dioptimalkan.
Adapun ihwal hilirisasi, Irwandi melanjutkan, pemerintah telah mengeluarkan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020. Kebijakan tersebut akan dilanjutkan secara bertahap untuk komoditas lainnya. Salah satunya larangan ekspor bauksit pada Juni 2023.
Oleh karena itu, sebagai pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib membangun dan menyelesaikan fasilitas smelter. “Sebagai bentuk hilirisasi mineral yang berpotensi menumbuhkembangkan industri hilir lainnya. Kemudian peningkatan devisa negara, perluasan lapangan kerja, dan multiplier efek lainnya,” kata Irwandi.
Pilihan Editor: Jatuh Bangun Merpati yang Kini Disuntik Mati Presiden Jokowi
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
