Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Ungkap Kinerja Satgas BLBI: Hak Tagih Negara Sebesar Rp 28,377 Triliun

Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) memberi salam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto seusai pelantikan Tim Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kemenkeu, Jakarta, Jumat 4 Juni 2021. Tim Satgas BLBI resmi dilantik dan akan melakukan penagihan kepada seluruh pihak yang terlibat yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp110,454 triliun. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) memberi salam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto seusai pelantikan Tim Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kemenkeu, Jakarta, Jumat 4 Juni 2021. Tim Satgas BLBI resmi dilantik dan akan melakukan penagihan kepada seluruh pihak yang terlibat yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp110,454 triliun. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil evaluasi dan capaian kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Melalui akun Instagram-nya, dia menyebutkan, hingga 20 Februari 2023, Satgas BLBI telah mengembalikan hak tagih negara sebesar Rp 28,377 triliun.

“Dengan luas tanah properti sebesar 39 juta meter persegi,” cuit Sri Mulyani dalam keterangan dari tujuh foto kegiatan evaluasi dan capaian kerja Satgas BLBI yang diungguhnya pada Selasa, 21 Februari 2023.

Sri Mulyani menjelaskan Satgas BLBI ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 pada tanggal 6 April 2021. Tujuannya, untuk menangani dan memulihkan hak tagih negara dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Untuk tahun 2023, dia berujar, Satgas BLBI akan fokus pada akselerasi dan sinergi penelusuran harta kekayaan debitur/ obligor. Selain itu juga melakukan penyitaan sesuai kewajiban yang belum diselesaikan. 

Prioritas kasus juga akan dipertajam dan strategi penggunaan PP Nomor 28 Tahun 2022 (tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara) untuk efektivitas penagihan piutang negara juga dilakukan. “Maksimalkan Pengembalian Uang Negara. Negara tidak boleh kalah,” tulis bendahara negara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam foto yang diunggah Sri Mulyani, ada beberapa pejabat yang hadir dalam kegiatan evaluasi dan capaian kerja Satgas BLBI. Mulai dari Ketua Dewan Pengarah Mahfud Md, anggota Satgas BLBI yaitu Agustina Sari (Deputi Investigasi BPKP), Agus Andrianto (Kabareskrim Polri), dan Feri Wibisono (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara/ Jamdatun).

Selain itu ada Sugeng Purnomo (Deputi Hukum dan HAM Menkopolhukam) bersama Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi dan Dirjen Pajak Suryo Utomo. “Juga para Kapolda diundang yang selama ini turut mengawal dan menyukseskan penyitaan asset hadir untuk makin memperkuat sinergi dan kinerja Satgas BLBI,” kata Sri Mulyani.

Pilihan Editor: Jokowi Akan Putuskan Nama Calon Gubernur BI, Apa Dasar Hukumnya dan Kriteria yang Tepat?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Pencopotan Andhi Pramono dari ASN Tak Seperti Rafael Alun, Dirjen Bea Cukai: Lagi Proses, Semuanya Sama

1 jam lalu

Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, seusai memenuhi panggilan tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Andhi Pramono, diperiksa untuk permintaan klarifikasi LHKPN miliknya telah dilaporkan ke KPK pada 16 Februari 2022 tercatat senilai Rp.13.753.365.726 yang dinilai tidak wajar dan sering memamerkan kehidupan mewah yang diunggah di media sosial. TEMPO/Imam Sukamto
Pencopotan Andhi Pramono dari ASN Tak Seperti Rafael Alun, Dirjen Bea Cukai: Lagi Proses, Semuanya Sama

Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani blak-blakan soal belum dicopotnya Andhi Pramono dari ASN, berbeda dengan proses terhadap Rafael Alun Trisambodo.


Terkini Bisnis: Izin Ekspor Pasir Laut dan Dana Politik 2024 hingga Rp 300 M Belanja Sistem IT BPJS

13 jam lalu

Foto udara pasir timbul Ngurtavur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Selasa, 25 Oktober 2022. Ngurtavur adalah pasir timbul yang muncul setiap terjadi air laut surut jauh atau warga setempat menyebutnya meti, sehingga berbentuk seperti pulau kecil yang dijadikan persinggahan burung pelikan dari Australia dan juga objek wisata terkenal di Maluku Tenggara. ANTARA FOTO/FB Anggoro
Terkini Bisnis: Izin Ekspor Pasir Laut dan Dana Politik 2024 hingga Rp 300 M Belanja Sistem IT BPJS

Berita terkini bisnis hingga Senin petang 29 Mei 2023, dimulai dari dugaan motif duit politik untuk Pemilu 2024 dari izin ekspor pasir laut.


Terkini: Motif Dana Politik Pemilu 2024 di Perizinan Ekspor Pasir Laut, Persiapan Fasilitas Check In Pesawat di Stasiun Kereta

20 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Terkini: Motif Dana Politik Pemilu 2024 di Perizinan Ekspor Pasir Laut, Persiapan Fasilitas Check In Pesawat di Stasiun Kereta

Terkini: Motif pengumpulan dana politik untuk Pemilu 2024 di balik pembukaan ekspor pasir laut, persiapan fasilitas check in pesawat di stasiun kereta


Sri Mulyani Anggarkan Rp 8 Triliun untuk Soft Diplomacy dengan Negara Lain

1 hari lalu

Sri Mulyani Anggarkan Rp 8 Triliun untuk Soft Diplomacy dengan Negara Lain

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menganggarkan Rp 8 triliun untuk mendukung soft diplomacy dengan negara lain.


Sri Mulyani dan Retno Marsudi Lepas 730 Ribu Dosis Vaksin Pentavalen Produksi Bio Farma untuk Nigeria

1 hari lalu

Sri Mulyani Indrawati dan Retno Marsudi saat menghadiri Reuni Akbar SMA 3 Semarang, 28-29 Oktober 2017. (Alste Indonesia)
Sri Mulyani dan Retno Marsudi Lepas 730 Ribu Dosis Vaksin Pentavalen Produksi Bio Farma untuk Nigeria

Menkeu Sri Mulyani dan Menlu Retno Marsudi melepas 730 ribu vaksin Pentavalen produksi Bio Farma untuk Nigeria.


Gaji Ke-13 ASN Cair Mulai 5 Juni 2023, Begini Kata Kemenkeu

1 hari lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Gaji Ke-13 ASN Cair Mulai 5 Juni 2023, Begini Kata Kemenkeu

Pencairan gaji ke-13 bisa dilakukan pada 5 Juni, sepanjang dokumen pengajuan benar dan lengkap.


Terpopuler: Tanggapan BSI Mengenai Kabar Negosiasi Lockbit, Sejarah Bisnis Bos Maspion yang Diperiksa KPK

2 hari lalu

BPKN memastikan layanan digital Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah aman untuk digunakan para nasabah.
Terpopuler: Tanggapan BSI Mengenai Kabar Negosiasi Lockbit, Sejarah Bisnis Bos Maspion yang Diperiksa KPK

Terpopuler: Tanggapan BSI tentang adanya kabar negosiasi dengan Lockbit, sejarah bisnis bos Maspion Group yang diperiksa KPK.


Terkini Bisnis: Waktu Tempuh Kereta Lebih Cepat Sejam, Pesan BSI soal Data Nasabah Bocor

2 hari lalu

Penumpang duduk di dalam rangkaian gerbong KA Bima rute Stasiun Gambir-Malang PP di Stasiun Gambir, Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2020. PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) kembali menambah lima perjalanan kereta api (KA) jarak jauh di area Daop 1 Jakarta untuk tujuan Bandung, Cirebon dan Surabaya yang diberangkatkan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen yang hanya dioperasikan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Terkini Bisnis: Waktu Tempuh Kereta Lebih Cepat Sejam, Pesan BSI soal Data Nasabah Bocor

Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Sabtu sore, 27 Mei 2023, dimulai dari perjalanan kereta api menjadi lebih singkat.


Sri Mulyani Teken Aturan Anggaran Mobil Listrik Pejabat, Apa Dampaknya Bagi Industri?

2 hari lalu

Ilustrasi pengisian daya mobil listrik. shutterstock.com
Sri Mulyani Teken Aturan Anggaran Mobil Listrik Pejabat, Apa Dampaknya Bagi Industri?

Bos Indika Energy Arsjad Rasjid membeberkan dampak dari PMK Nomor 49 Tahun 2023 soal anggaran mobil listrik para pejabat eselon I dan II PNS.


Terkini: Infrastruktur di IKN Dikebut Demi Undang Investor, BSI Tanggapi Bocoran Chat Negosiasi dengan LockBit

2 hari lalu

Lokasi pembangunan rumah jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN), Kalimantan, Kamis 23 Februari 2023. TEMPO/Subekti.
Terkini: Infrastruktur di IKN Dikebut Demi Undang Investor, BSI Tanggapi Bocoran Chat Negosiasi dengan LockBit

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari harapan Kementerian PUPR atas terus dibangunnya infrastruktur dasar di IKN.