TEMPO.CO, Jakarta - Asistance Vice President Goverment Program, Division of Small Business and Program PT BNI (Persero) Tbk. Chandra Bagus Sulistyo mengungkapkan penyebab serapan kredit usaha rakyat (KUR) oleh nelayan dan petambak rencah. Menurutnya, akar masalah tersebut berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Ia menuturkan KKP tak memiliki penanggung jawab yang khusus mengurusi pembiayaan KUR bagi pelaku sektor kelautan dan perikanan. "Kemarin saya mau menemui teman-teman di KKP yang mengurusi pembiayaan KUR itu enggak ada. Artinya pertama PIC untuk KUR sebagai bagian dari senjata KKP untuk bisa mendukung sektor ini belum optimal," ujarnya saat ditemui di kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 21 Februari 2023.
Chandra menilai sosialisasi yang diberikan pihak KKP ihwal pembiayaan KUR terhadap nelayan dan petambak di daerah juga masih kurang. Dia membandingkannya dengan kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengurus KUR kepada para petani dan peternak.
Berbeda dengan KKP, ia mengatakan Kementan selalu memberikan ruang kepada perbankan untuk mengikuti pertemuan mingguan dengan para kelompok tani. Pertemuan itu ditujukan untuk memberikan penyuluhan ihwal pembiayaan KUR. Dalam kesempatan itu, pihak bank dapat menjelaskan cara mengakses KUR termasuk skema pembiayaannya.
Selanjutnya: Makanya di kementerian sebelah....
